Mensos Akui Pernah Usulkan Bantuan Tunai untuk Warga, tapi Ditolak Presiden

Kompas.com - 07/05/2020, 08:26 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) berfoto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin (kiri) saat melepas distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk wilayah di DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMenteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) berfoto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin (kiri) saat melepas distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk wilayah di DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku pernah mengusulkan agar bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek berupa uang tunai.

Namun, dia mengatakan usul tersebut ditolak Presiden Joko Widodo.

"Mengenai bantuan sembako diganti dengan bantuan tunai sebenarnya usul kami adalah semuanya bantuan tunai, tetapi presiden sendiri yang minta untuk Jabodetabek diberikan sembako," kata Juliari dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, Jokowi kala itu khawatir jika bantuan uang tunai malah digunakan warga untuk pulang kampung.

Baca juga: Takut Konflik, Sejumlah Kades Menolak Salurkan Bantuan Tunai

Maka, Jokowi menyetujui bantuan sosial yang diberikan berupa sembako dan beras.

"Alasannya kalau diberikan bantuan sosial tunai nanti duitnya diambil dibawa pulang kampung. Kalau diberikan sembako mereka bisa tidak perlu mudik, tetapi kita cukupi kebutuhan bahan pokoknya," jelasnya.

"Jadi memang itu permintaan presiden sendiri," imbuh Juliari.

Dalam rapat, ia sempat menjelaskan bahwa bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 diberikan selama tiga bulan.

Bansos yang diberikan bergantian berupa sembako dan beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Pendistribusian bansos dilakukan tiap dua minggu.

Baca juga: Jokowi: Bantuan Tunai Rp 1,8 Juta Akan Disalurkan ke 9 Juta Keluarga

"Keputusan atau instruksi presiden yang terakhir, sebelumnya berupa sembako tapi diselingi juga dengan beras. Jadi kalau tiga bulan dibagi dua kali penyaluran setiap bulan, berarti ada enam kali penyaluran," ucap Juliari.

"Presiden memutuskan dari enam kali penyaluran itu adalah empat kali penyaluran sembako dan dua kali beras, dalam hal ini yang ditugasi adalah Bulog. Jadi empat kali paket sembako dan dua kali bansos beras dari Bulog," imbuh dia.

Rencananya, bansos diberikan pada April-Juni 2020. Nilai bansos yaitu Rp 600.000 per keluarga per bulan dengan total anggaran Rp 3,4 triliun.

Juliari menyebutkan target distribusi bansos untuk wilayah DKI Jakarta yaitu sebanyak 1,3 juta KK. Sementara itu, target distribusi bansos untuk Bodetabek yaitu 600 ribu KK.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X