Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Akui Pernah Usulkan Bantuan Tunai untuk Warga, tapi Ditolak Presiden

Kompas.com - 07/05/2020, 08:26 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku pernah mengusulkan agar bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Jabodetabek berupa uang tunai.

Namun, dia mengatakan usul tersebut ditolak Presiden Joko Widodo.

"Mengenai bantuan sembako diganti dengan bantuan tunai sebenarnya usul kami adalah semuanya bantuan tunai, tetapi presiden sendiri yang minta untuk Jabodetabek diberikan sembako," kata Juliari dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, Jokowi kala itu khawatir jika bantuan uang tunai malah digunakan warga untuk pulang kampung.

Baca juga: Takut Konflik, Sejumlah Kades Menolak Salurkan Bantuan Tunai

Maka, Jokowi menyetujui bantuan sosial yang diberikan berupa sembako dan beras.

"Alasannya kalau diberikan bantuan sosial tunai nanti duitnya diambil dibawa pulang kampung. Kalau diberikan sembako mereka bisa tidak perlu mudik, tetapi kita cukupi kebutuhan bahan pokoknya," jelasnya.

"Jadi memang itu permintaan presiden sendiri," imbuh Juliari.

Dalam rapat, ia sempat menjelaskan bahwa bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 diberikan selama tiga bulan.

Bansos yang diberikan bergantian berupa sembako dan beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Pendistribusian bansos dilakukan tiap dua minggu.

Baca juga: Jokowi: Bantuan Tunai Rp 1,8 Juta Akan Disalurkan ke 9 Juta Keluarga

"Keputusan atau instruksi presiden yang terakhir, sebelumnya berupa sembako tapi diselingi juga dengan beras. Jadi kalau tiga bulan dibagi dua kali penyaluran setiap bulan, berarti ada enam kali penyaluran," ucap Juliari.

"Presiden memutuskan dari enam kali penyaluran itu adalah empat kali penyaluran sembako dan dua kali beras, dalam hal ini yang ditugasi adalah Bulog. Jadi empat kali paket sembako dan dua kali bansos beras dari Bulog," imbuh dia.

Rencananya, bansos diberikan pada April-Juni 2020. Nilai bansos yaitu Rp 600.000 per keluarga per bulan dengan total anggaran Rp 3,4 triliun.

Juliari menyebutkan target distribusi bansos untuk wilayah DKI Jakarta yaitu sebanyak 1,3 juta KK. Sementara itu, target distribusi bansos untuk Bodetabek yaitu 600 ribu KK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com