Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Bansos Diberikan 3 Bulan, Berupa Sembako dan Beras Bulog

Kompas.com - 06/05/2020, 22:53 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan, bantuan sosial untuk masyarakat rentan dan terdampak pandemi Covid-19 diberikan selama tiga bulan.

Bansos yang diberikan bergantian itu berupa sembako dan beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Pendistribusian bansos dilakukan tiap dua minggu.

"Keputusan atau instruksi presiden yang terakhir, sebelumnya berupa sembako tapi diselingi juga dengan beras. Jadi kalau tiga bulan dibagi dua kali penyaluran setiap bulan, berarti ada enam kali penyaluran," kata Juliari dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Kemensos Mulai Distribusikan Bansos ke Wilayah Bodetabek, Target 600.000 KK

"Presiden memutuskan dari enam kali penyaluran itu adalah empat kali penyaluran sembako dan dua kali beras, dalam hal ini yang ditugasi adalah Bulog. Jadi empat kali paket sembako dan dua kali bansos beras dari Bulog," kata Juliari.

Rencananya, bansos diberikan pada April-Juni 2020. Nilai bansos yaitu Rp 600.000 per keluarga per bulan dengan total anggaran Rp 3,4 triliun.

Dalam rapat, Juliari melaporkan pendistribusian bansos untuk wilayah DKI Jakarta.

Dia menyebutkan dari target 1,3 juta KK, Kemensos telah mendistribusikan bantuan ke 955.312 KK.

"Per kemarin 955.000 ini sudah tersalurkan semua 100 persen. Kami hanya terlambat satu hari, dari target 4 Mei, sudah terealisasi pada tanggal 5 Mei seluruh data yang diberikan oleh Pemprov DKI kepada Kemensos," tutur dia. 

Sementara itu, sisa sekitar 300.000 KK calon penerima bansos lainnya masih menunggu konfirmasi dari Gubernur DKI Jakarta.

"Sisa sekitar 300 KK menunggu data tambahan dari gubernur. Jadi dari pagu 1,3, kami masih ada sisa 300.000 KK atau 300.000 paket sembako yang menunggu data baru dari Gubernur DKI," ucap Juliari.

Baca juga: Pemprov DKI Usulkan 2 Juta KK Dapat Bansos dari Pemerintah Pusat

Kemudian, dia mengatakan, Kemensos mulai menyalurkan bansos ke wilayah Bodetabek, Rabu (6/5/2020).

Berdasarkan data yang diperoleh Kemensos, Juliari menyebutkan, target bantuan wilayah Bodetabek yaitu 600.000 KK.

Namun, dia menyebutkan, hingga saat ini data calon penerima bansos yang tersedia secara jelas yaitu 505.621 KK.

"Untuk wilayah Bodetabek akan start hari ini. Dari pagu 600.000, data yang tersedia, yang clean and clear itu adalah 505.621 KK. Ini pun ada sisa sekitar 94.000 sekian yang masih belum ada datanya," kata Juliari.

Ia pun berencana akan menggelar rapat virtual dengan para kepala daerah terkait untuk mengonfirmasi data calon penerima bansos.

"Nanti kami juga akan melakuka vidcon dengan kepala-kepala daerah terkait untuk meminta tambahan data agar bisa memenui pagu yang sudah ditetapkan," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com