Rapat di DPR, Mensos Juliari Jelaskan Beda Tas Bantuan Kemensos dan Presiden

Kompas.com - 06/05/2020, 20:17 WIB
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan paket sembako bantuan Presiden kepada warga RW.01 Kel. Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (03/05). Kementerian Sosial mengerahkan seluruh jajaran untuk memastikan distribusi Bansos Sembako Presiden di DKI Jakarta berjalan lancar. Dok. KemensosMenteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan paket sembako bantuan Presiden kepada warga RW.01 Kel. Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (03/05). Kementerian Sosial mengerahkan seluruh jajaran untuk memastikan distribusi Bansos Sembako Presiden di DKI Jakarta berjalan lancar.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara sempat menjelaskan polemik tas bantuan sosial berlogo Presiden RI untuk warga terdampak Covid-19 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

Juliari mengatakan bansos serta kemasan tas tersebut memang berasal dari Presiden Joko Widodo.

"Bapak Presiden itu memang punya anggaran sendiri. Tasnya memang sama dengan tas yang kami miliki, warnanya sama merah putih, tetapi beliau ada logo Istana Presiden Republik Indonesia," ujar Juliari.

Baca juga: Mensos Akui Bansos Sempat Tersendat karena Tas Jinjing Belum Tersedia

Menurut dia, bansos yang diserahkan Jokowi kepada warga tidak termasuk dalam anggaran program jaring pengaman sosial untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 110 triliun.

Juliari sendiri mengaku tidak tahu menahu soal jumlah dan anggaran bansos presiden.

"Itu memang beliau yang pegang. Saya tidak tahu jumlahnya berapa dan nilainya berapa. Itu memang untuk spontan-sppontan beliau memberikan kepada masyarakat," ucapnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mungkin beliau melihat ada satu daerah kumuh, beliau turun dan beliau kasih dan itu bukan di dalam pengawasan kami," kata Juliari.

Sementara itu, Juliari menyatakan Kemensos memiliki tas jinjing yang serupa dengan desain milik presiden.

Baca juga: Ketua Komisi VIII: Kenapa Harus Pakai Tas yang Ada Tulisan Bantuan Presiden?

Namun, ia menegaskan bahwa tas jinjing Kemensos berbeda karena tidak disertai logo Istana Kepresidenan.

"Kantong yang kami buat memang Jabodetabek sama warnanya, merah putih. Tetapi di situ ditulis bantuan Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial dan tidak ada logo Istana," kata Juliari.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X