Wakil Ketua KPK Sebut Berantas Korupsi Tak Bisa Sendiri-sendiri

Kompas.com - 06/05/2020, 16:52 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengingatkan pentingnya peran serta publik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Alex mengatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia akan memakan waktu yang sangat lama bila hanya dikerjakan oleh KPK.

"Butuh banyak keterlibatan masyarakat ini, karena apa? Ya kalau hanya mengandalkan KPK tapi hanya bergerak sendiri rasa-rasanya mungkin perlu satu abad lagi kita liat hasilnya," kata Alex dalam acara KEPO-IN KPK di saluran YouTube KPK, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Eks Komisioner Dorong KPK Tindak Kasus Korupsi di Sektor SDA

Alex menuturkan, Pusat Edukasi Antikorupsi yang didirikan KPK pada 2018 lalu merupakan salah satu upaya menggandeng masyrakat luas dalam pemberantasan korupsi.

Namun, Alex mengakui bahwa kehadiran Pusat Edukasi Antikorupsi tidak akan membuahkan hasil secara instan

"Karena pendidikan antikorupsi itu adalah sebuah proses untuk mengubah budaya mengubah kebiasaan, kan itu. Jadi tentu saja hasilnya tidak seketika kita lihat," ujar Alex.

Baca juga: Praktik Korupsi di Sektor SDA Disebut Banyak Terkait Dana Pilkada

Ia menambahkan, bila merujuk pada indeks persepsi korupsi, Indonesia memang menjadi salah satu negara yang paling korup bila dibanding negara-negara tetangga.

"IPK kita itu angkanya 40 dari skala 0-100. Di negara ASEAN kita dibawah Singapura, di bawah Malaysia. artinya kalau liat dari angkanya, gap-nya dengan negara-negara (lain) masih jauh, mereka angkatanya rata2 90-an, masih jauh," kata Alex.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X