Pilkada Ditunda hingga Desember, Pemerintah Diminta Pastikan Anggaran Cukup

Kompas.com - 06/05/2020, 16:25 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa anggaran Pilkada 2020 tetap mencukupi setelah penundaan.

Hal ini penting lantaran Pilkada lanjutan telah dirancang digelar pada Desember 2020.

Rencana itu tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang baru-baru ini diteken Presiden Joko Widodo.

"Harus menjadi perhatian jangan sampai (Pilkada) dipaksakan di bulan Desember tapi anggaran untuk penyelenggaraan ternyata tidak mencukupi," kata Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi, dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Bawaslu: Pilkada Lebih Aman Ditunda hingga 2021, tetapi Kita Hargai Perppu

Menurut Veri, anggaran Pilkada menjadi hal yang luput diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Padahal, penting untuk memastikan anggaran Pilkada mencukupi, apalagi sejumlah daerah telah melakukan pemotongan anggaran karena kebijakan realokasi dan refocusing akibat pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dan itu signifikan pemotongannya, kalau enggak salah pemotongannya hampir 50 persen," ujar Veri.

Veri mengatakan, tanggung jawab pelaksanaan Pilkada ini tidak hanya berada di tangan KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah.

Salah satu peran pemerintah semestinya dapat ditunjukkan dengan memastikan bahwa anggaran Pilkada pasca penundaan tetap mencukupi.

"Pemerintah bukan hanya mendorong Pilkadanya (diselenggarakan) 2020, tapi juga harus mmastikan anggarannya itu memadai," kata Veri.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
Sebaran 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 22 Oktober 2021

Sebaran 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 22 Oktober 2021

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Nasional
Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

Nasional
Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Nasional
Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Nasional
UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

Nasional
Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.