Dirjen PAS Baru Diminta Tuntaskan Persoalan Kelebihan Kapasitas Lapas

Kompas.com - 06/05/2020, 15:41 WIB
Sejumlah warga binaan berjemur di bawah matahari di Rutan kelas 1, Depok, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Kementerian Hukum dan HAM menerapkan protokol kesehatan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan meminta warga binaan berjemur guna membantu meningkatkan imunitas. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah warga binaan berjemur di bawah matahari di Rutan kelas 1, Depok, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Kementerian Hukum dan HAM menerapkan protokol kesehatan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan meminta warga binaan berjemur guna membantu meningkatkan imunitas. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice and Reform ( ICJR) Erasmus Napitupulu berharap Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang baru dilantik, Reinhard Silitonga, bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapas dan rutan.

"Pemasyarakatan menjadi pihak yang selalu terdampak dari masalah terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yakni overcrowding rutan dan lapas," ujar Erasmus sebagaimana dikutip dari keterangan pers ICJR yang diterima Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

Dengan segala keterbatasan serta masih belum besarnya perhatian pemerintah, ICJR mencatat beberapa pekerjaan rumah untuk Dirjen Pemasyarakatan yang baru.

Baca juga: Yasonna Rombak Jajaran Kemenkumham Termasuk Dirjen Pemasyarakatan

Pertama, terlalu sesaknya rutan dan lapas di Indonesia mengakibatkan besarnya kemungkinan transaksi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dijadikan komoditas di dalam fasilitas.

"Tidak hanya itu, salahnya penanganan terhadap pengguna narkotika, juga menyebabkan warga binaan yang berasal dari tindak pidana narkotika mencapai 55 persen dari total warga binaan yang ada di Indonesia," tutur Erasmus.

Hingga Februari 2020, kata dia, tercatat 47.122 orang pengguna narkotika harus dikirim ke penjara tanpa intervensi dan jaminan memadai terkait dengan kesehatan.

"Hal ini berdampak pada terjadinya peredaran gelap narkotika di rutan dan lapas di Indonesia, yang tidak pernah teratasi secara komprehensif," ungkap Erasmus.

Masalah lainnya adalah warga binaan yang menunggu dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia.

"Sehingga, lapas harus menjadi korban ketidakjelasan negara dalam menjamin peluang komutasi atau perubahan hukuman mati bagi terpidana mati yang sudah dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun," tambah Erasmus.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik Irjen Reinhard Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang baru, Senin (4/5/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X