Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Masyarakat Terancam Diusir dari Hunian karena Tak Mampu Bayar Sewa

Kompas.com - 06/05/2020, 15:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta memperhatikan persoalan masyarakat yang terusir dari tempat tinggalnya karena tidak bisa membayar biaya sewa tempat tinggal akibat pandemi Covid-19.

Direktur Eksektif Ruang Jakarta (Rujak) Center Elisa Sutanudjaja mengatakan, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan kemudian terancam diusir dari hunian.

Baca juga: Pemerintah Diminta Redam Gelombang PHK Akibat Wabah Covid-19

Rata-rata masyarakat yang terancam diusir dari tempat tinggalnya merupakan pedagang kaki lima (PKL), buruh harian, pedagang, pensiunan, mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh cuci, pegawai toko, pengemudi taksi, terapis online, hingga pengemudi ojek online.

Tidak hanya terancam atau sudah terusir dari tempat tinggal, adapula mereka yang tak mampu membayar tagihan listrik atau air.

"Mereka kehilangan pekerjaan, tak mampu bayar itu semua. Kekhawatirannya soal pangan dan kontrakan. Ada beberapa aduan spesifik mereka akan diusir pada tanggal sekian," ujar Elisa dalam diskusi online, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Fenomena Gelandangan di Emperan Tanah Abang di Tengah Wabah Covid-19....

 

Elisa mengatakan, persoalan hunian baik itu kontrakan, indekos, rumah susun (rusun) atau yang lainnya, sangat penting untuk segera ditindaklanjuti.

Menurut dia, pemerintah bisa berkolaborasi dengan berbagai elemen kelompok masyarakat sipil untuk melakukan pendataan dan menerima pelaporan terkait warga yang terancam diusir dari huniannya.

"Pemerintah berkolaborasi berbagai elemen kelompok masyarakat sipil melakukan pendataan dan menerima pelaporan terhadap penduduk yang terusir dari tempat tinggalnya dengan alasan apapun," kata Elisa.

Baca juga: Setelah 24 Jam di GOR, Tunawisma yang Semula Tidur di Emperan Tanah Abang Akan Dipulangkan

Selain itu, penduduk yang tinggal di hunian tidak layak secara fisik atau hanya 10 meter persegi serta tidak memiliki akses air dan sanitasi, harus disediakan hunian sementara.

Pemerintah, kata Elisa, bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan adaptasi bangunan-bangunan publik.

Antara lain gedung olahraga, sekolah, tempat ibadah, balai latihan kerja, dan memanfaatkan panti sosial.

Baca juga: Emperan Tanah Abang, Tempat Tidur Mereka yang Kehilangan Pekerjaan...

Selain itu pemerintah juga memanfaatkan unit rusun yang belum terhuni, seperti di Pasar Rumput, Nagrak, Rorotan, Penggilingan dan Kelapa Dua.

"Solusi hunian sementara selayaknya terdesentralisasi dan tersebar di 267 kelurahan di DKI Jakarta," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com