ICJR Dorong Kemenkumham Bebaskan Napi Rentan Terpapar Covid-19

Kompas.com - 06/05/2020, 15:03 WIB
Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINAktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM semestinya membebaskan warga binaan yang yang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19.

"Sebaiknya pengeluaran dan pembebasan warga binaan fokus kepada kelompok rentan atau yang memiliki tingkat risiko tinggi terpapar Covid-19," ujar Erasmus sebagaimana dikutip dari keterangan pers ICJR yang diterima Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: Jadi Pengangguran akibat Covid-19, Lulusan S2 hingga Mantan Guru Melamar Jadi Perawat Lansia

Warga binaan yang dimaksud, yakni warga lanjut usia ( lansia), ibu hamil atau dengan anak, anak-anak, warga binaan dengan penyakit bawaan atau yang sedang dalam kondisi sakit kritis/serius, warga binaan dengan kondisi gangguan jiwa yang serius, serta pengguna narkotika di dalam rutan dan lapas.

Alasannya, pandemi Covid-19 mungkin akan berakhir. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan wabah penyakit lain tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.

Baca juga: Menikah 73 Tahun, Pasangan Lansia Meninggal Bersama karena Covid-19

"Yang menjadi catatan, kondisi pandemi ini harus menjadi bahan pembelajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi kebijakan pidana untuk tidak menjadikan pemasyarakatan sebagai korban dalam sistem peradilan pidana," lanjut dia.

Lebih lanjut, Erasmus menjelaskan kondisi lapas dan saat ini sudah kelebihan kapasitas.

Hal ini akan membawa dampak buruk bagi pemasyarakatan dalam situasi darurat termasuk pada situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Lindungi Lansia dari Covid-19, Ini Caranya...

"Terlampau penuhnya rutan dan lapas menyebabkan kebutuhan dasar berupa pelayanan kesehatan tidak dapat diberikan secara maksimal. Tidak seimbangnya jumlah tenaga kesehatan dan minimnya biaya kesehatan tiap-tiap warga binaan juga tidak terhindarkan," ungkap Erasmus.

"Akhirnya, penyakit-penyakit yang sebenarnya masih dapat diobati menjadi tidak teratasi dalam rutan dan lapas," tambah dia.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X