Mantan Menteri BUMN Sebut Manajemen Krisis Penanganan Covid-19 Kurang Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng menilai, pola manajemen krisis yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 kurang efektif.

Ada dua hal yang ia soroti, yakni terkait semakin banyaknya jumlah pasien positif yang dilaporkan masuk ke rumah sakit dan pola pengendalian yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Mei, Kurva Pasien Covid-19 Harus Sudah Menurun, Apa Pun Caranya

"Yang menangani peningkatan jumlah masyarakat yang sakit ini, itu menurut saya belum efektif. Karena, masih banyak yang masuk dibandingkan yang keluar dari rumah sakit, baik yang meninggal atau sembuh," kata Tanri dalam webinar yang diselenggarakan LP3ES, Rabu (6/5/2020).

Ia menuturkan, meski saat ini jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sudah jauh lebih banyak yang meninggal dunia, namun mortality rate kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN.

"Kita masih 7,46 persen, dibandingkan Malaysia hanya 1,7 persen, Thailand 1,5 persen, Singapura 0,1 persen. Jadi berarti ada yang salah atau tidak efektif di dalam pengelolaan orang-orang yang sudah terinfeksi virus ini di rumah sakit," kata Tanri.

Baca juga: Keyakinan Pemerintah Pandemi Covid-19 Mulai Mereda di Bulan Juli

Hingga 5 Mei 2020, jumlah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) mencapai 12.071 orang, setelah bertambah 484 orang dalam kurun 24 jam.

Sementara, akumulasi jumlah kasus pasien yang keluar dari rumah sakit baik karena sembuh setelah menjalani dua kali tes PCR maupun yang dinyatakan meninggal dunia mencapai 251 orang.

"Ini berarti kurvanya tetap meningkat," tutur dia.

Baca juga: Klaim Pemerintah soal Turunnya Laju Penambahan Pasien Positif Covid-19

Sementara terkait pola pengendalian yang dilakukan Gugus Tugas, menurut Tanri, masih terdapat pola komunikasi yang kurang efekti. Hal itu disebabkan ketua Gugus Tugas yang dipegang oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Sementara, penanganan Covid-19 yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, yang memang mengetahui seluruh kebutuhan, tata kelola dan segala aturan yang ada di dalamnya.

"Kalau saya, pasti akan ubah strukturnya. Pimpinan tertinggi itu langsung komunikasi atau bekerja sama dengan Kepala BNPB dan Menkes. Dengan demikian organisasinya flat," ujarnya.

"Organisasi yang flat itu akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang cepat, birokrasi di-cut dalam kondisi krisis," imbuh dia.

Baca juga: UPDATE 5 Mei: Sebaran 484 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Tanri memahami bahwa persoalan Covid-19 merupakan persoalan baru yang menimbulkan krisis multidimensi, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi, yang tak hanya dialami Indonesia tetapi seluruh dunia.

Oleh karena itu, ia mengingatkan, agar pemerintah segera memperbaiki manajemen krisis yang diterapkan, sehingga penanganan dan pengendalian Covid-19 di Tanah Air lebih maksimal.

"Ini penting sekali. Karena persepsi masyarakat khususnya pelaku ekonomi, bilamana penanganan daripada Covid-19 tidak efektif, maka akan pengaruhi secara psikologis intensi mereka terhadap investasi. Bahkan sudah kita amati ada capital flight," tandasnya.