Hingga 5 Mei, Total 30.193 Kendaraan Disuruh Putar Balik karena Nekat Mudik

Kompas.com - 06/05/2020, 12:00 WIB
Nampak mobil yang berisi pemudik diputar balik ke daerah asal saat terjaring dalam operasi gabungan di titik check point Jalan Basuki Rahmat, Kota Madiun, Selasa (5/5/2020) siang. KOMPAS.COM/MUHLIS AL ALAWINampak mobil yang berisi pemudik diputar balik ke daerah asal saat terjaring dalam operasi gabungan di titik check point Jalan Basuki Rahmat, Kota Madiun, Selasa (5/5/2020) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Total kendaraan yang diminta putar balik karena masih nekat mudik berjumlah 30.193 kendaraan hingga Selasa (5/5/2020).

“Hingga hari ke-12 Operasi Ketupat 2020, total keseluruhan kendaraan pemudik yang diputar balik 30.193 kendaraan,” kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benyamin ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

Rinciannya, sebanyak 12.537 kendaraan di antaranya mengarah keluar wilayah Jabodetabek.

Kemudian, sebanyak 6.015 kendaraan yang nekat mudik bertolak dari Jawa Timur, 4.179 kendaraan dari Jawa Barat, 3.620 kendaraan dari Banten.

Baca juga: Nekat Mudik ke Madiun, Ratusan Kendaraan Pemudik Dipaksa Putar Balik

Pemulangan kendaraan yang nekat mudik tersebut juga dilakukan oleh Polda Jawa Tengah (2.170 kendaraan), Polda Lampung (818 kendaraan), dan Polda DIY (314 kendaraan).

Pada hari ke-12, Korlantas Polri mencatat penurunan jumlah kendaraan yang cukup signifikan dibanding hari sebelumnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Total 2.100 kendaraan pemudik yang dipulangkan pada Selasa kemarin. Jika dibandingkan dengan data pada Senin (4/5/2020) kemarin, sebanyak 2.365 kendaraan pemudik yang disuruh berputar arah.

Mayoritas kendaraan yang dipulangkan masih didominasi oleh kendaraan pribadi.

Baca juga: Kendaraan dari Jadetabek Paling Banyak yang Diminta Putar Balik

“Total pada hari ke-12, sebanyak 1.008 kendaraan pribadi, 362 kendaraan umum, 730 sepeda motor sehingga jumlahnya 2.100 kendaraan,” ujar Benyamin.

Diberitakan, pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan soal pelarangan mudik. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020.

Pelarangan mudik itu berlaku mulai 24 April pukul 00.00 WIB hingga 31 Mei 2020.

Selama 24 April hingga 7 Mei 2020, masyarakat yang masih nekat mudik hanya akan dikenakan sanksi pemulangan.

Setelah 7 Mei 2020, masyarakat yang melanggar ketentuan mudik tersebut akan terancam penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X