Dilantik Jokowi, Boy Rafli Resmi Jabat Kepala BNPT

Kompas.com - 06/05/2020, 09:57 WIB
Irjen (Pol) Boy Rafli Amar resmi menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Jabatan itu resmi ia emban setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/5/2020). Biro Pers Sekretariat PresidenIrjen (Pol) Boy Rafli Amar resmi menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Jabatan itu resmi ia emban setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen (Pol) Boy Rafli Amar resmi menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Jabatan itu resmi ia emban setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Pelantikan berlangsung pukul 09.30 WIB. Acara diawali pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat utama di lingkungan BNPT.

Baca juga: Kapolri Mutasi Kepala BNPT, Suhardi Alius Digantikan Boy Rafli Amar

Keppres itu memberhentikan Komjen Suhardi Alius dan mengangkat Boy Rafli Amar.

Setelah pembacaan Keppres, Jokowi lalu memandu Boy Rafli mengucapkan sumpah jabatan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatangan berita acara. Selanjutnya, Presiden Jokowi dan tamu yang hadir mengucapkan selamat kepada Boy Rafli.

Acara pelantikan ini digelar dengan mengikuti protokol pencegahan Covid-19, yakni menjaga jarak dan menggunakan masker.

Baca juga: Komisi III DPR: Pengangkatan Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Sudah dapat Restu Presiden

Jokowi dan tamu lain juga tak bersalaman langsung dengan Boy saat memberi ucapan selamat.

Sebelum ditunjuk menjabat Kepala BNPT, Boy Rafli Amar pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Polri, seperti Kapolda Banten (2014-2016), Kepala Divisi Humas Polri (2016-2017), Kapolda Papua (2017-2018), dan Wakil Kepala Lemdiklat (2018-2020).

Belakangan, Kapolri Jenderal Idham Aziz menerbitkan surat telegram rahasia (TR) yang merotasi ratusan Pereira Polri, termasuk Boy Rafli ke BNPT.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X