PKS Tolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020: Tak Fokus Atasi Covid-19

Kompas.com - 06/05/2020, 08:43 WIB
Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta, Senin (25/9/2017). Hingga saat ini, CC4R PKS se-Indonesia telah menyalurkan donasi untuk Myanmar sebesar Rp 3,8 miliar. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDirektur Crisis Center for Rohingya (CC4R) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta, Senin (25/9/2017). Hingga saat ini, CC4R PKS se-Indonesia telah menyalurkan donasi untuk Myanmar sebesar Rp 3,8 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan.

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai, perppu tersebut tidak fokus untuk menangani Covid-19.

"Perppu ini layak ditolak karena tidak fokus untuk menyelesaikan Covid-19 serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: MK: Obyek Gugatan Uji Materi Perppu 1/2020 Hilang jika Ditetapkan Jadi UU

Hal ini tergambar dari postur anggaran yang dialokasikan untuk belanja pemerintah.

Sukamta mengatakan, total anggaran untuk belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial lebih kecil dibandingkan dengan program pemulihan ekonomi nasional.

"Postur anggaran untuk insentif kesehatan sebesar Rp 75 triliun dan insentif social safety net Rp 110,1 triliun, lebih kecil dibanding insentif pemulihan ekonomi Rp 185 triliun dan insentif industri Rp 220,1 triliun," jelasnya.

Ia menilai Perppu 1/2020 lebih banyak memuat soal dampak ekonomi akibat Covid-19.

Baca juga: DPR Setuju Perppu Penanganan Covid-19 Jadi UU, Uji Materi di MK Terus Berjalan

Sukamta mengatakan, mestinya pemerintah memprioritaskan anggaran agar pandemi Covid-19 cepat mereda sekaligus memberikan bantuan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak dan rentan terdampak.

"Mestinya pemerintah prioritaskan anggaran untuk selesaikan pandemi Covid-19 secepatnya dan juga memberikan bantuan jaring pengaman sosial khususnya kepada keluarga miskin, rentan miskin, para buruh yang di PHK dan pekerja sektor informal sebagai pihak yang paling terpukul dampak pandemi virus ini," kata Sukamta.

Ia mengatakan, sejak perppu diterbitkan pada akhir Maret 2020, belum ada perkembangan signifikan dalam penanganan Covid-19.

Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga reagen untuk tes PCR Covid-19 masih jadi persoalan.

Baca juga: Perppu 1/2020 Bakal Disetujui sebagai UU, Pengawasan Pengelolaan Anggaran Diprediksi Jadi Sulit

"Hingga hari ini keluhan dari banyak rumah sakit kekurangan APD, laboratorium kekurangan reagen untuk pengujian tes swab, sementara masih banyak masyarakat ekonomi bawah yang terdampak belum mendapat bantuan jaring pengaman sosial," ucapnya.

"Saya kira ini indikasi nyata perubahan anggaran perppu belum berdampak nyata penyelesaian Covid-19," tegas Sukamta.

Selain itu, Sukamta menyatakan perppu berpotensi melangar konstitusi.

Menurutnya, ada sebagian pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu contohnya, Pasal 12 ayat (2).

Baca juga: PAN Akan Bahas Perppu Penanganan Covid-19 dan RUU Cipta Kerja di Rakernas

Pasal 12 ayat (2) berbunyi, "Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah- langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden".

"Perppu ini mereduksi peran dan kewenangan DPR dalam pembahasan dan penetapan UU APBN dengan Pasal 12 ayat (2) yang mendelegasikan perubahan postur anggaran melalui Peraturan Presiden. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 23 UUD NRI 1945," tuturnya.

Berikutnya, pelanggaran konstitusi disebutkan tertuang pada Pasal 27 ayat (2) dan (3). Perppu dianggap memberikan imunitas hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan para pejabat terkait pengambil kebijakan.

Baca juga: DPR Diminta Gunakan Hak Interpelasi Pertanyakan Perppu Penanganan Covid-19

Bunyi Pasal 27 ayat (2) yaitu, "Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan".

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) berbunyi, "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara".

Menurut Sukamta, pasal ini melanggar prinsip keseteraan di hadapan hukum. Ia khawatir ada penumpang gelap dalam pelaksanaan perppu.

Baca juga: Banyak Pasal Bermasalah, Uji Materi Perppu 1/2020 Dinilai Sudah Tepat

"Aturan kekebalan hukum ini jelas melanggar prinsip equality before the law. Kita tentu tidak meghendaki uang triliunan rupiah jadi bancakan para penumpang gelap. Saya kira sudah ada contoh nyata soal akal-akalan anggaran ini berupa program Kartu Prakerja dengan pelatihan online senilai Rp 5,6 triliun rupiah dengan menujuk delapan perusahaan digital sebagai mitra, yang mendapat banyak kritikan masyarakat," ucap Sukamta.

Diberitakan, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 segera disahkan dalam rapat paripurna.

Persetujuan itu disepakati dalam rapat Banggar yang digelar Senin (4/5/2020) malam, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Delapan dari sembilan fraksi di DPR setuju Perppu 1/2020 untuk disahkan menjadi undang-undang (UU). PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak perppu tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

Nasional
Artidjo Alkostar Tutup Usia, Mahfud: Dia Menginspirasi Saya Jadi Aktivis...

Artidjo Alkostar Tutup Usia, Mahfud: Dia Menginspirasi Saya Jadi Aktivis...

Nasional
KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terima Suap dan Gratifikasi

KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terima Suap dan Gratifikasi

Nasional
Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar Meninggal karena Sakit

Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar Meninggal karena Sakit

Nasional
Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT

Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT

Nasional
Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar Meninggal Dunia

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar Meninggal Dunia

Nasional
Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah Tersangka KPK, PDI-P Siap Beri Advokasi

Gubernur Nurdin Abdullah Tersangka KPK, PDI-P Siap Beri Advokasi

Nasional
Baku Tembak di Intan Jaya, Papua, Satu Anggota KKB Tewas

Baku Tembak di Intan Jaya, Papua, Satu Anggota KKB Tewas

Nasional
Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Nasional
Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X