Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas: Rasio Tes Spesimen Covid-19 Indonesia Tak Bisa Dibandingkan dengan Negara Lain

Kompas.com - 06/05/2020, 08:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, rasio pengetesan spesimen Covid-19 Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lain.

Hal ini berkaitan dengan letak geografis dan kekuatan ekonomi negara yang berbeda-beda.

"Indonesia negara keempat dengan populasi terbesar di dunia. Tidak bisa serta merta dibandingkan dengan negara yang ekonominya tinggi dan penduduknya rendah," ujar Wiku sebagaimana dikutip dari keterangan pers Gugus Tugas, Selasa (5/5/2020).

Menurut Wiku, Indonesia yang merupakan negara kepulauan perlu memperkuat sistem untuk proses pengujian sampel terkait Covid-19.

Baca juga: Melihat Perbandingan Jumlah Uji Tes Virus Corona di Indonesia dan Negara Lain

Saat ini, pemerintah berupaya mempersiapkan laboratorium dan mendata jumlah sumber daya laboran atau petugas laboratorium yang dimiliki.

"Sehingga SDM yang ada bisa memenuhi kebutuhan petugas laboratorium yang dibutuhkan di seluruh wilayah Indonesia," lanjutnya.

Berdasarkan data pemerintah hingga 4 Mei 2020, secara akumulatif telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 116.861 spesimen dari 86.061 orang yang diperiksa di seluruh Indonesia.

Wiku menyebutkan pengetesan sampel menjadi hal yang sangat penting agar bisa mendeteksi keberadaan virus di suatu wilayah.

"Untuk mengetahui virus ada di mana kita perlu melakukan testing menggunakan alat dan proses tertentu, diambil sampelnya dari manusia yang terpapar," jelasnya.

Baca juga: Melihat Perbandingan antara Pandemi Covid-19 dan Pandemi Flu Babi

Dengan ditemukan kasusnya secara cepat, kemudian dilanjutkan dengan perawatan pasien dan pelacakan riwayat kontak orang-orang yang kontak dekat dengan pasien positif Covid-19 untuk mencegah penyebaran terjadi lebih luas.

Lebih lanjut Wiku mengungkapkan saat ini ada tiga metode pemeriksaan sampel ang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Ketiganya yakni pemeriksaan Real Time-PCR yang merupakan standar utama dengan sensitifitas dan spesifisitas hingga 95 persen, tes cepat molekuler yang juga memiliki sensitifitas dan spesifisitas 95 persen, serta rapid test berbasis antibodi dengan sensitifitas dan spesifitas 60-80 persen.

"Untuk tes real time-PCR, pemerintah Indonesia sudah menunjuk 46 laboratorium di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas tes dengan target 10 ribu pengujian sampel per hari," ungkapnya.

Baca juga: Ekonomi Hanya Tumbuh 2,97 Persen, BI: karena Pengaruh Covid-19

Kemudian, pemeriksaan tes cepat molekuler yang sebenarnya sudah bisa dilakukan di seluruh Indonesia.

Namun terkendala pada ketersediaan cartridge khusus Covid-19 yang saat ini sulit didapat.

"Karena seluruh dunia membutuhkannya, " tutur Wiku.

Sementara itu, tes yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah tes cepat berbasis antibodi yang digunakan sebagai skrining status Covid-19 terhadap masyarakat yang diduga terpapar virus corona.

Tes cepat berbasis antibodi ini perlu diikuti oleh pemeriksaan RT-PCR untuk mengonfirmasi apabila seseorang diketahui positif terjangkit Covid-19.

"Tes cepat berbasis antibodi memiliki keunggulan yang dapat mengetahui hasil dalam kurun waktu 15-20 menit. Namun memiliki kelemahan dari sisi sensitifitas dan spesifitasnya yang rendah," tambah Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Menanti Penjelasan Polri-Kejagung soal Dugaan Densus 88 Buntuti Jampidsus

Nasional
Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Tanda Tanya Pembuntutan Jampidsus oleh Densus 88 dan Perlunya Kejagung-Polri Terbuka

Nasional
Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Sidang Praperadilan Sekjen DPR Indra Iskandar Lawan KPK Digelar Hari Ini

Nasional
KPK Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

KPK Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tangis Puan di Rakernas PDI-P | Penjelasan TNI soal Kejagung Dijaga Personel Puspom

[POPULER NASIONAL] Tangis Puan di Rakernas PDI-P | Penjelasan TNI soal Kejagung Dijaga Personel Puspom

Nasional
Rakernas V PDI-P: Air Mata Puan, Tarik-ulur Mega, dan Absennya Prananda

Rakernas V PDI-P: Air Mata Puan, Tarik-ulur Mega, dan Absennya Prananda

Nasional
Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya 'Ratu Preman' Lho...

Megawati: Mungkin Tampangku Cantik, Pintar, Ratunya PDI-P, tapi Aku Ya "Ratu Preman" Lho...

Nasional
Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com