Perppu 2/2020 Terbit, KPU Matangkan Revisi Aturan soal Tahapan dan Jadwal Pilkada

Kompas.com - 06/05/2020, 07:14 WIB
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) akan segera mematangkan revisi peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan kepala daerah 2020.

Langkah ini menyusul diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

"KPU akan segera menindaklanjuti dengan mematangkan rancangan revisi peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal yang selama ini sudah kita susun," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Rabu (5/5/2020) malam.

Baca juga: Perppu Pilkada Terbit, KPU Sebut Punya Cukup Waktu Menindaklanjuti

KPU pun menyambut baik terbitnya Perppu soal Pilkada ini.

Menurut Pramono, Perppu telah mengakomodir usulan KPU untuk mempertegas kewenangan menunda dan melanjutkan Pilkada.

"Sebelumnya tidak diatur dengan jelas siapa yang berwenang untuk menunda Pilkada jika gangguan bersifat nasional," ujar Pramono.

Sebagaimana bunyi Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 122A, disebutkan bahwa kewenangan untuk menunda Pilkada berada di tangan KPU.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Perppu soal Penundaan Pilkada, KPU Sambut Baik

Dalam pasal itu juga disebutkan, bahwa kewenangan untuk menetapkan kelanjutan Pilkada yang semula ada di ranah eksekutif, kini menjadi wewenang KPU pula.

Menurut pasal tersebut, KPU dapat melanjutkan tahapan Pilkada setelah melalui persetujuan bersama dengan pemerintah dan DPR.

Pramono mengatakan, dalam menentukan tahapan Pilkada, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti BNPB dan Kemenkes, untuk mendapat kepastian mengenai penyelesaian pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Teken Perppu 2/2020, Pilkada Ditunda Desember

"Sehingga KPU mendapat kepastian apakah hari pemungutan suara Pilkada 2020 dapat dilaksanakan sesuai Pasal 201A Ayat (2), yakni di bulan Desember tahun ini, atau harus diambil waktu lebih lama lagi, sehingga harus menggunakan ketentuan Pasal 201A ayat (3)," kata Pramono.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Perppu ini mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Perppu itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (4/5/2020) kemarin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakamla Laporan ke Mahfud: Kapal Vietnam Masih Tangkap Ikan di Kawasan Overlapping Claim

Bakamla Laporan ke Mahfud: Kapal Vietnam Masih Tangkap Ikan di Kawasan Overlapping Claim

Nasional
Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Nasional
Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

Nasional
Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Nasional
Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Nasional
Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Nasional
Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Nasional
Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Nasional
Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Nasional
Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Nasional
Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Nasional
Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X