Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi VII Kembali Desak Menristek Percepat Program Konsorsium Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/05/2020, 19:00 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Komisi VII Dewan Perwalilan Rakyat (DPR) RI kembali mendesak Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) atau Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) untuk mempercepat program konsorsium mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto kembali mengatakan itu dalam Rapat Kerja (Raker) gabungan secara virtual antara Komisi VI, VII dan IX DPR RI dengan Menristek/Kepala BRIN, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatandi Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (5/5/2020).

Rapat tersebut juga menjadi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), yakni BPPT, LIPI, LAPAN, Kepala BPOM, dan Direktur LBM Eijkman.

Sugeng mengatakan kalau pernyataan Komisi VII DPR tersebut merupakan salah satu kesimpulan hasil Raker/RDP Komisi VII dengan Menristek/Kepala BRIN, BPPT, LIPI, LAPAN dan Direktur LBM Eijkman pada Selasa (14/42020). 

Baca juga: Rapat Paripurna DPR Diwarnai Kritik atas Didatangkannya 500 TKA China

Lebih lanjut, pada rapat virtual Selasa (5/5/2020) ini, Sugeng juga meminta Menristek segera mengembangkan inovasi alat kesehatan, seperti portable ventilator, vaksin, dan penemuan obat coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Termasuk juga peta penanganan dan langkah prioritas dalam urgensi penanggulangan Covid-19," tambah Sugeng.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, ia menegaskan, program percepatan ini memerlukan koordinasi dan dukungan yang menyeluruh dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, Lanjut Sugeng, Komisi VII mengadakan raker tersebut sebagai bentuk tindakan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia.

"Secara khusus kami ingin mengelaborasi tentang sejauh mana koordinasi, hilirisasi, dan komersialisasi produk-produk dari konsorsium riset dan inovasi Covid-19," kata Sugeng.

Raker virtual untuk melaksanakan fungsi pengawasan

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel yang membuka Raker virtual tersebut mengatakan pelaksanaan Raker untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan beberapa agenda pembahasan. 

Salah satu agendanya yakni percepatan pencegahan dan penanggulangan akibat penyebarannya Covid-19 yang semakin masif dan merata.

"Berdasarkan data jumlah kasus positif virus corona di Indonesia sudah mencapai 11.587 jiwa," ujar Rachmat Gobel.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membuka raker gabungan secara virtual di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020).Dok. Humas DPR RI Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membuka raker gabungan secara virtual di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Rachmat Gobel mengatakan, jumlah kasus positif yang bisa ditemukan mulai dari kota besar hingga pelosok pedesaan ini tergolong angka yang tinggi.

Oleh karenanya, ia mengatakan, pandemi ini memberikan dampak yang kompleks dan meluas. sehingga penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia harus beradu cepat dengan waktu.

Lebih lanjut Gobel menambahkan, saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan, seperti kurangnya alat bantu pernafasan, test kit pendeteksi Covid-19, serta permasalahan lainnya.

Dengan demikian, menurut Gobel, pengembangan alat kesehatan dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan pemerintah tersebut.

Baca juga: DPR: Anggaran Reses Dapat Digunakan untuk Sembako Warga

"Percepatan konsorsium ini merupakan bagian dari dukungan untuk tugas Gugus Tugas Covid-19 dalam bidang penelitian, pengkajian, dan penerapannya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com