Komnas HAM Minta Jokowi Segera Terbitkan Perppu Pilkada

Kompas.com - 05/05/2020, 16:05 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait Pilkada 2020.

Untuk saat ini, Komisioner Komnas HAM Amiruddin berharap seluruh pihak fokus menangani wabah Covid-19.

“Meskipun pilkada juga merupakan bagian dari pemenuhan hak untuk turut serta dalam pemerintahan berupa hak untuk memilih dan dipilih, akan tetapi Komnas HAM meminta agar seluruh elemen bangsa untuk fokus pada upaya pencegahan dan penanganan masalah Covid-19,” kata Amiruddin melalui keterangan tertulis, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: Perludem Pertanyakan Alasan Jokowi Belum Keluarkan Perppu Pilkada

Ia berharap, perppu tersebut segera disahkan sehingga memberi kepastian hukum.

Kemudian, Komnas HAM meminta pemerintah menjamin pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya dari segi regulasi dan anggaran.

Ia pun berharap pilkada berikutnya diselenggarakan setelah pandemi berakhir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Walaupun masa darurat kesehatan telah berakhir, pelaksanaan pilkada lanjutan diharapkan tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian pelaksaaan seluruh tahapan pilkada yang akan dilaksanakan, guna memastikan adanya jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh pemilih, peserta pilkada dan penyelenggara pemilu,” tutur dia, 

Lebih lanjut, Amiruddin mengatakan, pada pelaksanaannya nanti, para calon perseorangan diperlakukan sama dengan calon yang diusung partai politik.

Terakhir, Komnas HAM meminta pemerintah menaruh perhatian pada pemilih yang masuk dalam kategori kelompok rentan.

“Memastikan update data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan warga negara potensial yang memenuhi syarat sebagai pemilih serta kelompok rentan (perempuan, masyarakat adat, disabilitas dan lain-lain),” ujar dia.

Baca juga: KPU: Kepala Daerah Petahana yang Salahgunakan Jabatan di Pilkada Bisa Dibatalkan Pencalonannya

Perppu ini sempat diwacanakan terbit pada April 2020. Namun, memasuki bulan Mei, belum ada tanda-tanda Perppu akan terbit.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

Nasional
Panglima Andika Sebut Bentrokan TNI-Polri Bisa Rusak Sinergitas

Panglima Andika Sebut Bentrokan TNI-Polri Bisa Rusak Sinergitas

Nasional
Azis Syamsuddin Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana Senin Pekan Depan

Azis Syamsuddin Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana Senin Pekan Depan

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 dari Varian Omicron Masih Bisa Dideteksi PCR

Kemenkes: Kasus Covid-19 dari Varian Omicron Masih Bisa Dideteksi PCR

Nasional
Soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu, Tim Seleksi Minta Bantuan PPATK hingga KPK

Soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu, Tim Seleksi Minta Bantuan PPATK hingga KPK

Nasional
Penuhi Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

Penuhi Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

Nasional
Kompolnas Terima 3.701 Aduan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2021, Reserse Terbanyak

Kompolnas Terima 3.701 Aduan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2021, Reserse Terbanyak

Nasional
Lulung Mulai Siuman dan Merespons

Lulung Mulai Siuman dan Merespons

Nasional
Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

Nasional
Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Nasional
Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Nasional
Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Nasional
Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Nasional
Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.