Kunjungi Depok, Mendagri Tito Terima Sejumlah Laporan Terkait Penerapan PSBB

Kompas.com - 05/05/2020, 15:32 WIB
Mendagri Tito Karnavian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Mendagri Tito Karnavian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima sejumlah laporan terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala (PSBB) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Wali Kota Depok pada Senin (4/5/2020).

Salah satunya adalah laporan dari Kapolres Depok Kombes Azis Andriansyah mengenai pembentukan posko check point di beberapa lokasi rawan.

Setidaknya ada 20 posko check point yang telah dibangun di beberapa zona rawan.

Baca juga: Mendagri Sebut PSBB di Depok Jadi Kunci Keberhasilan DKI Jakarta Lawan Corona

"Dilaporkan pula, dari 11 Kecamatan yang ada semua masuk zona merah. Sedangkan tingkat kelurahan, di antara 63 kelurahan tercatat 56 masuk zona merah," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5/2020).

Kemudian ada laporan juga dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang telah sepakat untuk menghentikan sementara kegiatan ibadah secara masal.

Namun, Camat Sukmajaya Depok yakni Tito Achmad Riyadi mengatakan, belakangan masih terjadi benturan antara petugas penegakan peraturan PSBB dan pihak penyelenggara ibadah shalat tarawih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya Tito pun mendapat laporan mengenai bantuan sosial yang kerap datang terlambat, serta berpotensi menimbulkan kerumunan saat dibagikan pada pihak yang membutuhkan.

Selain itu, mantan Kapolri ini juga mendapat usulan membuat payung hukum untuk Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) terkait pelaksanaan PSBB.

Baca juga: Belum Sanggup Redam Penularan Covid-19, PSBB di Depok Dinilai Butuh Perbaikan Serius

Pasalnya, Satpol PP Depok merasa tidak bisa maksimal mengawasi pelaksanaan PSBB.

Oleh karena itu diperlukan aturan yang jelas mengenai penegakan PSBB yang bisa dilakukan Satpol PP.

Semua laporan ini pun diterima Tito. Namun laporan terkait bansos ia mengaku akan meneruskannya ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X