PAN Usulkan Pemerintah Subsidi Perusahaan Agar Tak Ada PHK

Kompas.com - 05/05/2020, 14:21 WIB
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Senin (13/4/2020) siang. DOKUMENTASI BNPBWakil Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Senin (13/4/2020) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah harus menjaga stabilitas perekonomian nasional dan mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja ( PHK) selama masa pandemi Covid-19.

Zulkifli mengusulkan, pemerintah memberikan subsidi gaji untuk karyawan perusahaan.

"PAN mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi gaji (income support) karena perusahaan tidak bekerja bagi sektor-sektor ekonomi yang sangat terpukul akibat pandemi ini," kata Zulkifli dalam pembukaan Rakernas I PAN secara virtual, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: Apindo Perkirakan 8.000 Orang Kena PHK di Kota Tangerang Selama Pandemi Covid-19

"Dengan catatan, mereka tidak melakukan PHK terhadap karyawannya," lanjut dia.

Zulkifli menilai, jaringan pengaman dalam bentuk bantuan gaji bulanan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu akan sangat membantu para karyawan bertahan.

Sementara itu, bagi karyawan yang sudah mengalami PHK, ia meminta pemerintah hadir dengan memberikan bantuan pokok.

"Termasuk para pekerja migran, negara perlu hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka," ujar dia.

Baca juga: Badai PHK di Tengah Corona

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini menyoroti, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) jumlah PHK di Indonesia sekitar 2,8 juta.

Oleh karenanya, pemberian subsidi gaji karyawan merupakan salah satu solusi untuk mencegah bertambahnya jumlah PHK.

"Kita harus cegah (PHK) dan PAN siap memberikan kontribusi pemikiran yang praktis dan aplikatif agar pekerja kita tetap memiliki mata pencaharian," pungkas Zulkifli.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X