Menko PMK Minta Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta Sinergi Mendata Penerima Bansos

Kompas.com - 05/05/2020, 09:14 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemprov DKI Jakarta bersinergi dalam mendata para penerima bantuan sosial ( bansos).

Sebab, masih ditemukan data tumpang tindih dalam pembagian bansos Presiden yang disalurkan Kemensos di wilayah DKI Jakarta.

Tumpang tindih data tersebut mengakibatkan banyak warga yang membutuhkan bansos tidak mendapatkan bantuan karena tak terdata.

"Perlu sinergi data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru sehingga penyaluran bansos Presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," ujar Muhadjir dalam Rapat Tingkat Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Senin (4/5/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Agar Efisien, Pemprov DKI Disarankan Salurkan Bansos Tahap 2 dalam Bentuk Uang Tunai

Muhadjir mengatakan, sinergi antara Kemensos dengan Pemprov DKI Jakarta dalam pendataan penerima bansos ini harus dilakukan agar tak terulang kasus serupa saat penyaluran bansos.

Apalagi bansos akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut hingga bulan Juli mendatang.

"Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos Presiden ini agar tak kembali tumpang tindih untuk pembagian gelombang kedua pada pekan ketiga bulan Mei," kata Muhadjir.

Pembenahan data tersebut, kata Muhadjir bisa dimanfaatkan untuk memutakhirkan dan melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sudah ada.

Baca juga: Bansos Terbatas, Masyarakat Mampu Diminta Tak Ambil meski Terdata sebagai Penerima

Adapun penyaluran bansos dari Presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung.

Data Kemensos per 4 Mei 2020 pukul 14.00 WIB, bansos tersebut telah disalurkan kepada 757.542 KPM atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Di wilayah DKI Jakarta, Kemensos akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 1,3 juta KPM. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan kepada 1,1 juta KPM.

Sementara itu, sebanyak 600.000 KPM juga akan dibagikan bansos Presiden oleh Kemensos untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pekan Ini Semua Harus Sudah Terima Bansos

Sama halnya seperti di DKI, penyaluran bansos Presiden di Bodetabek juga menggunakan data DTKS dan data usulan Bupati/Walikota.

Muhadjir juga meminta Kemensos dan kepala daerah di wilayah tersebut untuk bersinergi melakukan sinkronisasi data penerimanya.

"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi dengan bansos lainnya untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih," kata dia.

Termasuk juga soal pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan target penerima adalah DTKS dan non DTKS yang memenuhi syarat sebagai penerima bansos.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X