Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Tak Ada Pilihan, Jangan Mudik Lebaran untuk Cegah Covid-19

Kompas.com - 04/05/2020, 20:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, masyarakat sebaiknya tidak mudik Lebaran.

Langkah tersebut menurut dia penting dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 di kampung halaman.

"Tidak (usah) mudik. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak mudik," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Cerita Polisi Terpaksa Izinkan Warga Mudik, Khawatir Kelaparan jika Bertahan di Jakarta...

Yuri mengatakan, dalam situasi wabah Covid-19 saat ini, tidak ada yang bisa memberikan jaminan keamanan jika masyarakat melakukan perjalanan mudik.

Saat dalam perjalanan, kata Yuri, masyarakat bisa terpapar Covid-19 dari orang tanpa gejala (OTG) yang telah terjangkit virus corona.

"Bisa saat berada di kendaraan umum, di terminal, di stasiun, di rest area. Di sepanjang perjalanan kita berpotensi tertular. Perjalanan kita tidak aman (dari Covid-19)," kata Yuri.

Ketika masyarakat yang mudik tadi tertular Covid-19, mereka kemudian bisa menularkannya kepada sanak keluarga atau tetangga di kampung halaman.

Dengan demikian, menurut Yuri, diperlukan komitmen masyarakat untuk memahami dan menaati larangan mudik.

"Inilah bentuk dari disiplin kita yang diuji. Ini pula bentuk dari komitmen kita untuk secara bersama-sama memutuskan, penularan Covid-19. Mari kita sama-sama berperan," kata Yuri.

Sebelumnya, Yuri mengatakan, masih ada penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 hingga Senin (4/5/2020).

Menurut Yuri, berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Senin, ada penambahan 395 kasus baru Covid-19.

"Sehingga secara akumulatif ada 11.587 kasus positif Covid-19 (di Indonesia) sampai saat ini, " kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin sore.

Baca juga: UPDATE 4 Mei: ODP Covid-19 Jadi 238.178 dan PDP 24.020 Orang

Berdasarkan data yang dipaparkan Yuri, kasus baru pasien positif Covid-19 tersebar di 16 provinsi.

Sementara itu, secara keseluruhan penularan Covid-19 hingga saat ini terjadi 331 kabupaten/ kota yang berada di 34 provinsi.

Yuri mengatakan, pemerintah juga mencatat ada penambahan 78 pasien yang telah dinyatakan sembuh.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com