Kompas.com - 04/05/2020, 20:06 WIB
Petugas medis mengenakan alat pelindung diri mengecek suhu tubuh pengendara sepeda motor yang akan masuk ke dalam Kota Tegal, Jawa Tengah di depan posko check point Jalan Proklamasi dalam masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Senin (4/5/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiPetugas medis mengenakan alat pelindung diri mengecek suhu tubuh pengendara sepeda motor yang akan masuk ke dalam Kota Tegal, Jawa Tengah di depan posko check point Jalan Proklamasi dalam masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Senin (4/5/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menilai, rencana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menstabilkan kegiatan perekonomian menunjukkan ketidakjelasan konsep penanganan Covid-19.

Menurut Sukamta, rencana relaksasi PSBB ini tak memiliki dasar alasan yang kuat.

"Dalihnya hasil evaluasi, masyarakat dikatakan stres karena dibatasi, kalau stres imunitas menurun bisa jadi sakit. Ini kayaknya yang stres malah pemerintah karena Enggak jelas konsepnya, enggak jelas ukuran evaluasinya. Sampai sekarang pemerintah juga belum pernah ungkapkan grand design penangangan Covid-19, termasuk target waktu untuk mengatasinya," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Tak Ada Penambahan Kasus Positif Covid-19, Wali Kota Tegal: PSBB Terbukti Efektif

Dia menilai, sejak awal penerapan PSBB ini hanya upaya pemerintah pusat melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah.

Sukamta mengatakan, justru pemda yang paling sibuk dalam upaya penanganan dan pengendalian Covid-19.

"Makin kelihatan bahwa kebijakan PSBB ini seakan lempar tanggung jawab pemeritah pusat ke daerah. Coba lihat saat ini gubernur, bupati, walikota yang malah terlihat pontang panting dengan kebijakan PSBB," ucap dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka para kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi," kata Sukamta.

Karena itu, ia heran akan sikap pemerintah yang malah ingin melonggarkan PSBB.

Baca juga: Penerapan PSBB Berhasil Tekan Penyebaran Corona di Kota Bandung, Ini Hasil Evaluasinya

Sukamta menyatakan, kebijakan yang tidak jelas akan merugikan daerah.

Selain itu, menurut Sukamta, rencana yang dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD itu juga memperlihatkan komunikasi publik pemerintah yang buruk.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.