Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/05/2020, 16:56 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mulai pekan depan sudah bisa memproduksi alat rapid test lokal secara massal. Dalam satu bulan, produksi alat rapid test ditargetkan bisa mencapai 50.000.

Hal tersebut disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam konferensi pers usai rapat kabinet terbatas, Senin (4/5/2020).

Doni menyebut, saat ini BPPT masih menunggu beberapa komponen tambahan untuk memproduksi rapid test.

Baca juga: 200 Warga Kebon Kacang Lakukan Rapid Test setelah 19 Orang Positif Covid-19

"Kalau ini sudah tiba pekan ini, maka pekan depan sudah bisa produksi (alat) rapid test antibodi sebanyak 50.000 per bulan," kata Doni.

Doni mengaku telah membicarakan hal ini dengan Kepala BPPT Hammam Riza.

Saat ini, BPPT masih menunggu sejumlah komponen tambahan produksi alat tersebut yang merupakan barang impor.

"Beliau masih menunggu 2 komponen dari 10 komponen yang sebagian impor. Sudah ada 8 komponen, tinggal 2 komponen," katanya.

Rapid test merupakan salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi apakah seseorang memiliki antibodi terhadap Covid-19 atau tidak.

Di beberapa wilayah, rapid test telah dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan seseorang terpapar virus corona.

Penggunaan rapid test umumnya dilakukan terhadap mereka yang memiliki kontak erat dengan orang yang telah dinyatakan positif Covid-19.

Baca juga: Hingga 4 Mei, 116.861 Spesimen Orang Telah Diperiksa Terkait Covid-19

Meski demikian, alat ini tidak sepenuhnya valid ketika digunakan untuk melakukan tes karena dapat memunculkan negatif palsu ataupun positif palsu karena beberapa alasan.

Seseorang yang reaktif rapid test diharuskan melakukan uji swab (pengambilan sampel lendir tenggorokan) untuk diteliti di laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Uji swab menjadi langkah verifikasi guna memastikan seseorang positif atau negatif Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Debat Cawapres Didampingi Capres, Ganjar: Fitnah yang Mengatakan Gibran Tak Siap

Debat Cawapres Didampingi Capres, Ganjar: Fitnah yang Mengatakan Gibran Tak Siap

Nasional
Soal Bantuan Gizi Prabowo-Gibran, Dewan Pakar TKN: Pemenuhan Gizi Penting Cegah Stunting

Soal Bantuan Gizi Prabowo-Gibran, Dewan Pakar TKN: Pemenuhan Gizi Penting Cegah Stunting

Nasional
Ganjar Sambangi Pasar Loa Kulu Kukar, Ibu-ibu dan Anak-anak Berebut Atribut

Ganjar Sambangi Pasar Loa Kulu Kukar, Ibu-ibu dan Anak-anak Berebut Atribut

Nasional
Bawaslu Ungkap Penyebab Polarisasi Pemilu: Medsos, Netralitas ASN, dan Politik Identitas

Bawaslu Ungkap Penyebab Polarisasi Pemilu: Medsos, Netralitas ASN, dan Politik Identitas

Nasional
Jokowi Resmikan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang yang Baru Diperbaiki

Jokowi Resmikan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang yang Baru Diperbaiki

Nasional
Kuala Kencana Jadi Kota Modern Pertama di Tengah Hutan Tropis di Papua

Kuala Kencana Jadi Kota Modern Pertama di Tengah Hutan Tropis di Papua

Nasional
Tak Sepakat Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Cak Imin: Bahaya untuk Demokrasi

Tak Sepakat Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Cak Imin: Bahaya untuk Demokrasi

Nasional
Cak Imin Yakin Said Aqil Tetap Mendukungnya Mesti Diklaim Dukung Kubu Ganjar

Cak Imin Yakin Said Aqil Tetap Mendukungnya Mesti Diklaim Dukung Kubu Ganjar

Nasional
Tanam Pohon Cendana di Kupang, Jokowi Ingatkan soal Ancaman Kepunahan

Tanam Pohon Cendana di Kupang, Jokowi Ingatkan soal Ancaman Kepunahan

Nasional
Pengamat: Draf RUU DKJ Untungkan Oligarki

Pengamat: Draf RUU DKJ Untungkan Oligarki

Nasional
Panglima TNI Pimpin Laporan Kenaikan Pangkat 37 Perwira Tinggi, 23 di Antaranya Pecah Bintang

Panglima TNI Pimpin Laporan Kenaikan Pangkat 37 Perwira Tinggi, 23 di Antaranya Pecah Bintang

Nasional
Soal Dugaan Intimidasi ke Butet Kartaredjasa, Mahfud MD: Mestinya Tidak Boleh, Seni Ya Seni...

Soal Dugaan Intimidasi ke Butet Kartaredjasa, Mahfud MD: Mestinya Tidak Boleh, Seni Ya Seni...

Nasional
Mahfud Minta Izin Tak 'Cipika-Cipiki' dengan Ulama: Saya Flu, Nanti Anda Ketularan

Mahfud Minta Izin Tak "Cipika-Cipiki" dengan Ulama: Saya Flu, Nanti Anda Ketularan

Nasional
Kunker Jokowi Berdekatan dengan Kampanye Ganjar di Papua dan NTT, Istana: Sudah Direncanakan Jauh Hari

Kunker Jokowi Berdekatan dengan Kampanye Ganjar di Papua dan NTT, Istana: Sudah Direncanakan Jauh Hari

Nasional
Para Capres-Cawapres Sebaiknya Berkunjung ke IKN Nusantara

Para Capres-Cawapres Sebaiknya Berkunjung ke IKN Nusantara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com