Atas Laporan Luhut, Said Didu Tak Penuhi Panggilan Polri karena Sedang Karantina

Kompas.com - 04/05/2020, 15:53 WIB
Said Didu saat masih menjabat sebagai Sekretaris BUMN, 2006.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKASaid Didu saat masih menjabat sebagai Sekretaris BUMN, 2006.

Namun, ia mengatakan, Said tidak melakukan penghinaan terhadap Luhut.

"Tidak sama sekali, tidak tebersit sedikitpun bahwa Pak Said Didu menghina atau menyerang martabat dari Pak Luhut," lanjut dia.

Maka dari itu, Said tidak meminta maaf dalam surat klarifikasinya kepada Luhut.

Helvis mengatakan, apabila kliennya meminta maaf, hal itu menunjukkan Said telah melakukan kesalahan.

Baca juga: Tak Ada Permintaan Maaf, Luhut Ngotot Tuntut Said Didu ke Jalur Hukum

Lebih lanjut, Helvis mengklaim, penyidik tak mempermasalahkan permintaan penjadwalan ulang tersebut.

Diberitakan, Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengonfirmasi bahwa Luhut sudah melaporkan Said Didu melalui kuasa hukumnya.

Jodi mengatakan, pelaporan tersebut terkait pernyataan Said Didu yang menyatakan Luhut dinilai mementingkan keuntungan pribadi saja tanpa memikirkan penanganan virus corona.

"Iya betul (sudah dilaporkan). Betul, pelapor sebagai kuasa hukum Pak Luhut," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Asal mula tuntutan ini terjadi dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang diwawancarai Hersubeno Arief berdurasi 22 menit, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kuasa Hukum Luhut: Surat Panggilan untuk Said Didu Sudah Dikirimkan

Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan IKN baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah Covid-19.

Hal inilah yang menimbulkan kegeraman Luhut sehingga mengambil langkah untuk menuntut Said Didu ke ranah hukum.

Luhut sudah meminta Said Didu membuat permintaan maaf dengan estimasi waktu 2x24 jam.

Namun, Said Didu dinilai tidak menyertakan kalimat permintaan maaf. Maka dari itu, Luhut melanjutkan tuntutannya ke ranah hukum.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X