Lantik Dirjen Imigrasi, Yasonna Tak Mau Insiden Harun Masiku Terulang

Kompas.com - 04/05/2020, 15:02 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membacakan sambutan dalam acara pelantikan Pimpinan Tinggu Madya Kemenkumham di Kantor Kemenkumham, Senin (4/5/2020). Youtube.com/Pusdatin SetjenMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membacakan sambutan dalam acara pelantikan Pimpinan Tinggu Madya Kemenkumham di Kantor Kemenkumham, Senin (4/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Direktur Jenderal Imigrasi yang baru Jhoni Ginting memperbaiki Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim).

Yasonna mengatakan, Simkim harus terus diperbaiki karena ia tidak ingin kasus tidak tercatatnya kedatangan eks Caleg PDI-P Harun Masiku pada Januari 2020 lalu terulang.

"Perbaiki kesisteman Simkim kita secara terstruktur, akuntabel dan transparan," kata Yasonna saat membacakan sambutan dalam acara pelantikan Jhoni, Senin (4/5/2020).

"Januari lalu kita kebobolan, oleh karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab saudara untuk membangun sistem keimigrasian yang baik," lanjut dia.

Baca juga: Alasan Saeful Bantu Harun Masiku Jadi Anggota DPR: Komitmen sebagai Kader PDI-P

Diketahui, ketika itu pihak Imigrasi tidak mencatat ketibaan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta dari Singapura yang disebabkan ketidaksinkronan data pada sistem Simkim.

Di luar masalah itu, Yasonna meminta Jhoni menegakkan aturan hukum soal keimigrasian secara baik dan benar, salah satunya dengan menutup celah praktik pungutan liar.

Yasonna mengatakan, pelayanan keimigrasian harus diberikan secara adil melalui peraturan yang berlaku.

Secara khusus, Yasonna meminta Ditjen Imigrasi melayani para warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia akibat pandemi Covid-19.

"Warga negara kita yang masuk dari Malaysia, dari Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya tetap dengan prosedur Covid-19, tetapi layani mereka sebagaimana saudara melayani saudara-saudara kita yang lain," ujar Yasonna.

Baca juga: Dengan Rp 1,5 Miliar, Harun Masiku Berniat Suap Seluruh Komisioner KPU

Kendati demikian, Yasonna mengingatkan pentingnya peran Ditjen Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

"Imigrasi sebagai pintu gerbang perbatasan Republik Indonesi harus aman dan tidak ada lalu lintas wna atau wni yg ilegal, berikan ruang kepada publik untuk ikut mengawasi," kata Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna melantik tiga pimpinan tinggi madya dan sejumlah pimpinan tinggi pratama di lingungan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (4/6/2020).

Tiga pimpinan tinggi madya yang dilantik adalah Irjen (Pol) Reinhard Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, dan Irjen (Pol) Andap Budhi Revianto sebagai Inspektur Jenderal.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Nasional
AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

Nasional
Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Nasional
Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Nasional
Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Nasional
Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Nasional
Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Nasional
Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Nasional
Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Nasional
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Nasional
Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Nasional
Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X