Kompas.com - 04/05/2020, 15:02 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membacakan sambutan dalam acara pelantikan Pimpinan Tinggu Madya Kemenkumham di Kantor Kemenkumham, Senin (4/5/2020). Youtube.com/Pusdatin SetjenMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membacakan sambutan dalam acara pelantikan Pimpinan Tinggu Madya Kemenkumham di Kantor Kemenkumham, Senin (4/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Direktur Jenderal Imigrasi yang baru Jhoni Ginting memperbaiki Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim).

Yasonna mengatakan, Simkim harus terus diperbaiki karena ia tidak ingin kasus tidak tercatatnya kedatangan eks Caleg PDI-P Harun Masiku pada Januari 2020 lalu terulang.

"Perbaiki kesisteman Simkim kita secara terstruktur, akuntabel dan transparan," kata Yasonna saat membacakan sambutan dalam acara pelantikan Jhoni, Senin (4/5/2020).

"Januari lalu kita kebobolan, oleh karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab saudara untuk membangun sistem keimigrasian yang baik," lanjut dia.

Baca juga: Alasan Saeful Bantu Harun Masiku Jadi Anggota DPR: Komitmen sebagai Kader PDI-P

Diketahui, ketika itu pihak Imigrasi tidak mencatat ketibaan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta dari Singapura yang disebabkan ketidaksinkronan data pada sistem Simkim.

Di luar masalah itu, Yasonna meminta Jhoni menegakkan aturan hukum soal keimigrasian secara baik dan benar, salah satunya dengan menutup celah praktik pungutan liar.

Yasonna mengatakan, pelayanan keimigrasian harus diberikan secara adil melalui peraturan yang berlaku.

Secara khusus, Yasonna meminta Ditjen Imigrasi melayani para warga negara Indonesia yang pulang ke Indonesia akibat pandemi Covid-19.

"Warga negara kita yang masuk dari Malaysia, dari Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya tetap dengan prosedur Covid-19, tetapi layani mereka sebagaimana saudara melayani saudara-saudara kita yang lain," ujar Yasonna.

Baca juga: Dengan Rp 1,5 Miliar, Harun Masiku Berniat Suap Seluruh Komisioner KPU

Kendati demikian, Yasonna mengingatkan pentingnya peran Ditjen Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

"Imigrasi sebagai pintu gerbang perbatasan Republik Indonesi harus aman dan tidak ada lalu lintas wna atau wni yg ilegal, berikan ruang kepada publik untuk ikut mengawasi," kata Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna melantik tiga pimpinan tinggi madya dan sejumlah pimpinan tinggi pratama di lingungan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (4/6/2020).

Tiga pimpinan tinggi madya yang dilantik adalah Irjen (Pol) Reinhard Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, dan Irjen (Pol) Andap Budhi Revianto sebagai Inspektur Jenderal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Nasional
Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Nasional
Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Nasional
Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X