Kompas.com - 04/05/2020, 12:08 WIB

KOMPAS.comPartai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini merupakan partai oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meski demikian PKS tetap akan selalu mengawal dan menjaga pemerintahan Presiden Jokowi agar suses, amanah, dan adil dalam menyejahterakan bangsa dan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan salah satu anggota DPR RI Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah.

“Tidak ada sedikit pun kami mau menjatuhkan atau benci kepada Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Malah, kami mengawalnya secara konstitusional sampai habis masa jabatannya,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Ketua DPP PKS Desak Pemerintah Hentikan PHK Buruh Akibat Covid-19

Ia melanjutkan, hal itu juga ditujukan agar tidak ada masalah hukum dan sosial yang menerpa Jokowi, baik saat menjabat atau setelah penisun.

PKS pun akan tetap mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah bagus. Sebaliknya, kritik dan masukan akan disampaikan jika ada kinerja yang kurang baik.

Oposisi sebagai penyeimbang

Achmad melanjutkan, oposisi yang berada di luar pemerintahan memang berfungsi sebagai penyeimbang.

“Bukan untuk menjatuhkan. Kami juga bukan yes man atau ABS (asal bapak senang). Kami mendukung, menguatkan, dan mengapresiasi jika rencana, program, dan aksi presiden bagus,” kata dia.

Meski demikian, pihaknya akan menegur jika ada sesuatu yang salah dan merugikan bangsa dan negara.

“Intinya, kami mengawal agar Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam memimpin negeri ini tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar anggota DPR RI fraksi PKS itu.

Baca juga: Politisi PKS Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pengawasan Selama PSBB di Kawasan Padat Penduduk

Semua itu murni sebagai bentuk kawalan oposisi terhadap pemerintah agar bisa melakukan cheks and balance.

Menurut Achmad, kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat kuat, sehingga ada kemungkinan terjadinya abuse of power dan misleading saat menjabat.

Oleh karena itu, imbuh dia, PKS perlu membantu Presiden Jokowi dari luar pemerintahan sebagai oposisi.

“Bila NKRI rusak dan hancur, semua akan rugi dan menyesal, baik koalisi atau oposisi. Bila itu terjadi, sangat sulit dan lama untuk comeback,” kata Achmad.

Itulah yang membuat PKS sebagai oposisi sangat wajib untuk terus mengawal pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.

Dukungan secara mandiri

Dalam bertugas, PKS melakukannya secara mandiri. Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufry yang menjabat sebagai pimpinan Persatuan Ulama Dunia juga selalu mendoakan bangsa dan negara, termasuk para pemimpinnya.

Hal itu rutin dilakukan melalui pengajian Majelis Selasa setiap Selasa di kediamannya dan ketika berdakwah di seluruh penjuru Tanah Air atau dunia internasional.

Kepedulian kepada pemerintah pun ditunjukkan Presiden PKS Sohibul Iman yang selalu memberi masukan tertulis secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Selain itu, PKS juga terus berkomunikasi secara intensif dengan semua pihak di parlemen dan para stakeholder, serta membuka jejaring aspirasi masyarakat (jaring asmara).

Baca juga: May Day, Ketua DPR Puan Maharani Minta Pengusaha Tak PHK Buruh

“Serta menerima publik yang merasa dirugikan oleh kebijakan penguasa atau perusahaan, termasuk keluhan petugas yang merasa tidak dapat keadilan dan kesejahteraan,” imbuh Achmad.

Ia kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukan PKS bertujuan agar Indonesia segera maju dan sejahtera, sesuai perjuangan para ulama dan syuhada yang telah berjuang memerdekaan RI dari penjajah.

“Bila kami ke depan berkuasa, insyaallah Indonesia maju bukan hanya mimpi. Semoga kami diberi kesempatan memajukan bangsa dan negara ini. Namun, kami juga berharap Indonesia segera maju, meski sedang berada di luar pemerintahan,” ujar Achmad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.