LBH Pers Desak Menaker Awasi Dugaan Pelanggaran di Industri Media Massa

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak Presiden Joko Widodo meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengawasi dugaan pelanggaran di industri media massa.

Hal ini merespons banyaknya laporan pelanggaran yang dilakukan perusahaan media ke karyawan mereka selama pandemi Covid-19.

"Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengawasi pelanggaran ketenagakerjaan di sektor industri pers," kata Direktur LBH Pers Ade Wahyudin, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Ancaman Pekerja Pers di Tengah Pandemi Covid-19: PHK, Kekerasan, hingga Kebebasan

Menurut Ade, posko pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dibuka LBH Pers dan AJI Jakarta sejak 3 April hingga 2 Mei 2020 telah menerima 61 pengaduan pelanggaran ketenagakerjaan.

Pengadu tersebar dari 14 media atau grup media yang berkantor di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Rincian aduannya yaitu, 26 orang terkena PHK sepihak, 21 orang dirumahkan tanpa gaji atau dengan pemotongan gaji, 11 orang mengalami pemotongan/penundaan upah atau tunjangan, serta 3 lainnya tak dapat meliput selama pandemi.

Baca juga: Hari Kebebasan Pers Dunia

Mayoritas media mengambil tindakan ini dengan dalih adanya pandemi Covid-19 sebagai force majeur atau keadaan darurat.

Namun, menurut Ade, berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan.

Alih-alih melakukan PHK, LBH Pers mendorong perusahaan media melakukan musyawarah mufakat dengan pekerja.

"Perusahaan pers untuk melakukan musyawarah mufakat dengan pekerja jika ada hambatan ekonomi serius di dalam perusahaan. Sehingga dapat meminimalisir konflik dan menciptakan kepercayaan pada pekerjanya," ujar Ade.

Baca juga: LBH Pers Terima 59 Laporan Selama Pandemi, dari PHK Hingga Tunda Gaji

Selain itu, merespons terjadinya kekerasan pada jurnalis selama wabah Covid-19, LBH Pers mendesak Presiden memerintahkan Kapolri menindak tegas dan memproses hukum pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

Sejak penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19, sudah terjadi sedikitnya 3 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Dua diantaranya dialami jurnalis bernama Mohammad Hashemi Rafsanjani dan Dinar saat melakukan peliputan kejadian warga meninggal diduga kelaparan di masa pandemi Covid-19 di Banten, 20 April lalu.

Baca juga: Pandemi Corona, Ini Cara Kerja Aman untuk Jurnalis

Keduanya menerima perlakukan intimidasi, penghalangan hingga penghapusan hasil liputan.

Peristiwa lain dialami oleh jurnalis kabardaerah.com, Sahril Helmi. Ia mengalami tindakan penganiayaan diduga karena pemberitaan terkait anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

"Jurnalis untuk tetap patuh pada kode etik jurnalistik khususnya dalam melakukan peliputan peristiwa Covid-19. Tetap utamakan keselamatan diri karena tidak ada berita seharga nyawa," tutur Ade.

Baca juga: Jurnalis di Cianjur Bagikan Ratusan Botol Hand Sanitizer untuk Warga

Terakhir, demi menjaga independensi pers, Presiden diminta mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP.

Sebab, sejumlah pasal dalam RUU tersebut mengancam kebebasan pers.

"DPR RI untuk segera menghentikan dan membatalkan RUU Cipta Kerja dan menghapuskan pasal-pasal bermasalah di RKUHP," kata Ade.