LBH Pers Desak Menaker Awasi Dugaan Pelanggaran di Industri Media Massa

Kompas.com - 04/05/2020, 09:15 WIB
Ilustrasi TOTO SIHONOIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak Presiden Joko Widodo meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengawasi dugaan pelanggaran di industri media massa.

Hal ini merespons banyaknya laporan pelanggaran yang dilakukan perusahaan media ke karyawan mereka selama pandemi Covid-19.

"Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengawasi pelanggaran ketenagakerjaan di sektor industri pers," kata Direktur LBH Pers Ade Wahyudin, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Ancaman Pekerja Pers di Tengah Pandemi Covid-19: PHK, Kekerasan, hingga Kebebasan

Menurut Ade, posko pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dibuka LBH Pers dan AJI Jakarta sejak 3 April hingga 2 Mei 2020 telah menerima 61 pengaduan pelanggaran ketenagakerjaan.

Pengadu tersebar dari 14 media atau grup media yang berkantor di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Rincian aduannya yaitu, 26 orang terkena PHK sepihak, 21 orang dirumahkan tanpa gaji atau dengan pemotongan gaji, 11 orang mengalami pemotongan/penundaan upah atau tunjangan, serta 3 lainnya tak dapat meliput selama pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Hari Kebebasan Pers Dunia

Mayoritas media mengambil tindakan ini dengan dalih adanya pandemi Covid-19 sebagai force majeur atau keadaan darurat.

Namun, menurut Ade, berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan.

Alih-alih melakukan PHK, LBH Pers mendorong perusahaan media melakukan musyawarah mufakat dengan pekerja.

"Perusahaan pers untuk melakukan musyawarah mufakat dengan pekerja jika ada hambatan ekonomi serius di dalam perusahaan. Sehingga dapat meminimalisir konflik dan menciptakan kepercayaan pada pekerjanya," ujar Ade.

Baca juga: LBH Pers Terima 59 Laporan Selama Pandemi, dari PHK Hingga Tunda Gaji

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Kuasa Hukum Pertanyakan Rencana Luhut Gugat Fatia dan Haris Azhar Rp 100 Miliar

Nasional
Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Eks Anggota KPPS Gugat Keserentakan Pemilu, Ini Tanggapan DPR

Nasional
KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

Nasional
Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK 'By Design'

Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK "By Design"

Nasional
Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Nasional
DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

Nasional
Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Nasional
Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara

Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

Nasional
Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Nasional
Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Nasional
Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Nasional
Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nasional
Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.