Kompas.com - 03/05/2020, 07:07 WIB
Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia. ShutterstockIlustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.
Penulis Dani Prabowo
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak sedikit masyarakat yang mendukung karantina wilayah dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan turunan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diterapkan pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19.

Hal itu tertuang pada hasil survei Studi Sosial Covid-19 ketiga yang dilakukan Tim Panel Sosial Universitas Indonesia. Mayoritas responden pada survei yang dilaksanakan pada 29-31 Maret 2020 lalu ini menyatakan bahwa karantina wilayah perlu dilakukan.

"Hasil survei menyatakan sebanyak 92,8 persen responden survei setuju untuk melakukan karantina wilayah, yang meliputi pembatsan keluar dan masuk suatu wilayah, sebagai tambahan kebijakan sebelumnya," kata Peneliti Fakultas Psikologi UI Dicky Pelupessy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Baca juga: IDI Sarankan PSBB Diganti dengan Karantina Wilayah Jabodetabek

Kebijakan yang dimaksud yaitu menjaga jarak, perlindungan diri dan diam di rumah. Meski demikian, responden berharap agar pemerintah dapat melakukan karantina wilayah sebagai bentuk totalitas untuk meredam penyebaran virus corona.

Seperti diketahui, kebijakan PSBB mulai diberlakukan pertama kali di DKI Jakarta pada 10 April lalu. Setelah itu, sejumlah daerah lain mulai menyusul memberlakukan kebijakan ini.

"Dukungan publik yang tinggi terkait karantina wilayah dapat menjadi salah satu pilihan progresif untuk mengatasi Covid-19. Saatnya sekarang, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mempercepat pemutusan rantai Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Perbedaan PSBB dan Karantina Wilayah dari Sisi Biaya yang Dikeluarkan Negara

Dicky menambahkan, sebanyak 44,8 persen responden menyatakan cakupan karantina wilayah perlu sampai tingkat kota atau kabupaten. Sedangkan 29,8 persen menyatakan cakupan karantina wilayah perlu di tingkat provinsi.

Untuk diketahui, survei dilakukan terhadap 4.823 responden. 47,3 persen responden menilai, anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah paling efektif untuk mencegah penularan Covid-19, dibandingkan aturan menjaga jarak dan perlindungan diri.

Namun di sisi lain, karena adanya desakan ekonomi yang kuat, membuat masyarakat harus terpaksa keluar rumah. Sesuai dengan hasil survei juga, sebanyak 39,1 persen responden meyakini bahwa kebijakan yang tegas dari pemerintah dianggap bisa menekan laju penyebaran COVID-19.

"Masyarakat melihat pentingnya penegakan dan pendisiplinan mengikuti kebijakan," kata Dicky.

Oleh karena itu, ia menambahkan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga perlu menjamin kesejahteraan masyarakat lewat dukungan terhadap logistik dan finansial selama karantina wilayah dilaksanakan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X