Survei: 92,8 Persen Masyarakat Dukung Karantina Wilayah

Kompas.com - 03/05/2020, 07:07 WIB
Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia. ShutterstockIlustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.
Penulis Dani Prabowo
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak sedikit masyarakat yang mendukung karantina wilayah dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan turunan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diterapkan pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19.

Hal itu tertuang pada hasil survei Studi Sosial Covid-19 ketiga yang dilakukan Tim Panel Sosial Universitas Indonesia. Mayoritas responden pada survei yang dilaksanakan pada 29-31 Maret 2020 lalu ini menyatakan bahwa karantina wilayah perlu dilakukan.

"Hasil survei menyatakan sebanyak 92,8 persen responden survei setuju untuk melakukan karantina wilayah, yang meliputi pembatsan keluar dan masuk suatu wilayah, sebagai tambahan kebijakan sebelumnya," kata Peneliti Fakultas Psikologi UI Dicky Pelupessy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Baca juga: IDI Sarankan PSBB Diganti dengan Karantina Wilayah Jabodetabek

Kebijakan yang dimaksud yaitu menjaga jarak, perlindungan diri dan diam di rumah. Meski demikian, responden berharap agar pemerintah dapat melakukan karantina wilayah sebagai bentuk totalitas untuk meredam penyebaran virus corona.

Seperti diketahui, kebijakan PSBB mulai diberlakukan pertama kali di DKI Jakarta pada 10 April lalu. Setelah itu, sejumlah daerah lain mulai menyusul memberlakukan kebijakan ini.

"Dukungan publik yang tinggi terkait karantina wilayah dapat menjadi salah satu pilihan progresif untuk mengatasi Covid-19. Saatnya sekarang, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mempercepat pemutusan rantai Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Perbedaan PSBB dan Karantina Wilayah dari Sisi Biaya yang Dikeluarkan Negara

Dicky menambahkan, sebanyak 44,8 persen responden menyatakan cakupan karantina wilayah perlu sampai tingkat kota atau kabupaten. Sedangkan 29,8 persen menyatakan cakupan karantina wilayah perlu di tingkat provinsi.

Untuk diketahui, survei dilakukan terhadap 4.823 responden. 47,3 persen responden menilai, anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah paling efektif untuk mencegah penularan Covid-19, dibandingkan aturan menjaga jarak dan perlindungan diri.

Namun di sisi lain, karena adanya desakan ekonomi yang kuat, membuat masyarakat harus terpaksa keluar rumah. Sesuai dengan hasil survei juga, sebanyak 39,1 persen responden meyakini bahwa kebijakan yang tegas dari pemerintah dianggap bisa menekan laju penyebaran COVID-19.

"Masyarakat melihat pentingnya penegakan dan pendisiplinan mengikuti kebijakan," kata Dicky.

Oleh karena itu, ia menambahkan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga perlu menjamin kesejahteraan masyarakat lewat dukungan terhadap logistik dan finansial selama karantina wilayah dilaksanakan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X