Survei: 92,8 Persen Masyarakat Dukung Karantina Wilayah

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak sedikit masyarakat yang mendukung karantina wilayah dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan turunan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah diterapkan pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19.

Hal itu tertuang pada hasil survei Studi Sosial Covid-19 ketiga yang dilakukan Tim Panel Sosial Universitas Indonesia. Mayoritas responden pada survei yang dilaksanakan pada 29-31 Maret 2020 lalu ini menyatakan bahwa karantina wilayah perlu dilakukan.

"Hasil survei menyatakan sebanyak 92,8 persen responden survei setuju untuk melakukan karantina wilayah, yang meliputi pembatsan keluar dan masuk suatu wilayah, sebagai tambahan kebijakan sebelumnya," kata Peneliti Fakultas Psikologi UI Dicky Pelupessy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (2/5/2020).

Baca juga: IDI Sarankan PSBB Diganti dengan Karantina Wilayah Jabodetabek

Kebijakan yang dimaksud yaitu menjaga jarak, perlindungan diri dan diam di rumah. Meski demikian, responden berharap agar pemerintah dapat melakukan karantina wilayah sebagai bentuk totalitas untuk meredam penyebaran virus corona.

Seperti diketahui, kebijakan PSBB mulai diberlakukan pertama kali di DKI Jakarta pada 10 April lalu. Setelah itu, sejumlah daerah lain mulai menyusul memberlakukan kebijakan ini.

"Dukungan publik yang tinggi terkait karantina wilayah dapat menjadi salah satu pilihan progresif untuk mengatasi Covid-19. Saatnya sekarang, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mempercepat pemutusan rantai Covid-19," ucapnya.

Baca juga: Perbedaan PSBB dan Karantina Wilayah dari Sisi Biaya yang Dikeluarkan Negara

Dicky menambahkan, sebanyak 44,8 persen responden menyatakan cakupan karantina wilayah perlu sampai tingkat kota atau kabupaten. Sedangkan 29,8 persen menyatakan cakupan karantina wilayah perlu di tingkat provinsi.

Untuk diketahui, survei dilakukan terhadap 4.823 responden. 47,3 persen responden menilai, anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah paling efektif untuk mencegah penularan Covid-19, dibandingkan aturan menjaga jarak dan perlindungan diri.

Namun di sisi lain, karena adanya desakan ekonomi yang kuat, membuat masyarakat harus terpaksa keluar rumah. Sesuai dengan hasil survei juga, sebanyak 39,1 persen responden meyakini bahwa kebijakan yang tegas dari pemerintah dianggap bisa menekan laju penyebaran COVID-19.

"Masyarakat melihat pentingnya penegakan dan pendisiplinan mengikuti kebijakan," kata Dicky.

Oleh karena itu, ia menambahkan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga perlu menjamin kesejahteraan masyarakat lewat dukungan terhadap logistik dan finansial selama karantina wilayah dilaksanakan.