Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mensos Minta Masyarakat yang Dapat Bansos Lebih dari Satu Kali untuk Berbagi

Kompas.com - 02/05/2020, 08:47 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara meminta masyarakat yang mendapat bantuan sosial (bansos) lebih dari satu kali untuk berbagi.

Pasalnya, selain bansos sembako dari Presiden, masyarakat terdampak Covid-19 juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi (pemprov) masing-masing.  

“Kalau nanti ada masyarakat yang sudah menerima bantuan, tapi ternyata sudah mendapatkan bantuan dari misalnya Pemprov DKI, ya sebaiknya bansos sembako Presiden ini diberikan ke tetangganya yang belum mendapatkan,” kata Mensos seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com.

Hal tersebut dikatakan Mensos saat berkunjung ke RW 07, Kelurahan Slipi, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (01/05/2020).

Kedatangan mendadak Mensos ini untuk memastikan distribusi sembako Bantuan Presiden tahap 1 untuk wilayah DKI Jakarta, dan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok, Bekasi (Jabodetabek) berjalan dengan lancar.

Baca juga: Mensos Akui Bansos Sempat Tersendat karena Tas Jinjing Belum Tersedia

Penyaluran tahap 1 ini akan didistribusikan untuk tujuh kecamatan di wilayah Jabodetabek.

Dalam kunjungan ini, Mensos mengecek langsung proses pengangkutan sembako Bantuan Presiden mulai dari petugas hingga ke kendaraan pengangkut. Mensos juga memberikan arahan dan briefing kepada petugas.

Selain ke RW 07, Kelurahan Slipi, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, Mensos meninjau pula lokasi distribusi Bantuan Presiden di RW 01, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Saya perlu memastikan bahwa bansos sembako Bantuan Presiden ini tidak hanya berjalan cepat, tepat, namun juga harus dipastikan isinya sesuai,” kata Mensos.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

Bantuan Presiden sendiri mulai disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek sejak Senin (20/4/2020).

Dengan nilai total Rp 3,4 triliun, Bantuan Presiden tersebut menjangkau 1,9 juta keluarga, Setiap keluarga akan mendapat Rp 600.000 yang disalurkan sebulan dua kali.

Selain Bantuan Presiden, Kementerian Sosial (Kemensos) mendistribusikan Bansos Tunai (BST) kepada masyarakat terdampak Covid-19 sebagai program jaring pengaman sosial,

BST menjangkau 9 juta kepala keluarga (KK) di luar Jabodetabek yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp 600.000 per KK per bulan.

Baca juga: Agar Tepat Sasaran, Mensos Minta RT dan RW Kawal Distribusi Bansos

Baik Bantuan Presiden maupun BST disalurkan selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

Agar sampai ke keluarga penerima manfaat, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia, personel TNI dan para Ketua RW dan RT di wilayah setempat untuk penyaluran Bansos.

Mensos bersama jajarannya pun terus memonitor dan mendorong proses distribusi bantuan hingga diterima masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com