Kemensos Akui Data Penerima Bansos Belum Lengkap, Warga yang Sebelumnya Tak Butuh Jadi Butuh

Kompas.com - 01/05/2020, 19:36 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) berfoto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin (kiri) dan Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT POS Indonesia (Persero) Noer Fajriensyah saat melepas distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk wilayah di DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMenteri Sosial Juliari P Batubara (tengah) berfoto bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin (kiri) dan Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT POS Indonesia (Persero) Noer Fajriensyah saat melepas distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk wilayah di DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Rl, Andi Z. A. Dulung mengakui data penerima bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 belum sempurna.

Andi mengatakan, masyarakat yang sebelumnya tidak membutuhkan bantuan sosial, menjadi membutuhkan bansos pada masa pandemi Covid-19, sehingga jumlahnya bertambah.

Ia juga menjelaskan, saat ini Kemensos memiliki data 27 juta orang yang berhak menerima bansos sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca juga: May Day di Tengah Pandemi, Buruh Ramai-ramai WhatsApp Anggota DPR Sampaikan Aspirasi

"Kita berpikir pasti tidak ada yang selalu tepat. Pasti ada eklusion dan inklusion error," kata Andi dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Bantuan Sosial di Tengah Pandemi: Sudahkah Tepat Sasaran?', Jumat (1/5/2020).

Andri mengatakan, untuk mengatasi ketidaklengkapan data tersebut, Kemensos sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kembali menyisir masyarakat yang belum terdaftar.

"Justru disisir oleh pemerintah daerah, harapan kita, kami terbuka jika ada anggota baru atau daftar list," ujarnya.

Menurut Andi, pemerintah daerah bisa menggunakan APBD untuk memberikan bantuan sosial kepada warga belum masuk data Kemensos.

Baca juga: Sepekan, 7.043 Kendaraan yang Ingin Keluar Jakarta Diminta Putar Balik

"Kita arahkan ke APBD atau daerah mereka tinggal," ucapnya.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, sumber data awal Kemensos disusun sejak 2011 dibantu Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut sempat dimukhtahirkan pada tahun 2015.

Kemudian, Kemensos mengambil 40 persen penduduk dengan ekonomi di bawah. Namun, data tersebut belum kembali dimukhtahirkan karena tidak ada anggaran.

"Karena anggaran tak ada, kita kembalikan ke UU bahwa yang berhak mengirimkan memperbaiki data ini bupati dan wali kota. Maka silahkan diperbaiki, mana mau keluar, mana mau masuk baru, silahkan diusulkan. Ini yang berjalan secara online, ada program SIKS NG," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

Nasional
Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X