Partai Koalisi Pemerintah Kritik Kartu Prakerja, Ini Tanggapan Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai kritik yang disampaikan sejumlah partai koalisi di DPR terhadap program Kartu Prakerja hanya persoalan komunikasi.

Ia meyakini bila dijelaskan dengan baik, partai-partai koalisi yang mengkritik Kartu Prakerja akan memahami tujuan dari program tersebut.

"Apabila ada yang kritik atau menggugat, saya kira wajar karena DPR fungsinya pengawasan. Tapi pemerintah yakin bahwa pemahaman yang sama bisa dicapai melalui penjelasan yang baik, masuk akal, dan bisa diterima semua pihak," ujar Donny kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Munculnya Kecurigaan Koalisi Pendukung Pemerintah terhadap Program Kartu Prakerja

Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan dari setiap program yang dijalankan, termasuk Kartu Prakerja.

Ia pun memastikan kinerja pemerintah dalam menjalankan program Kartu Prakerja untuk membantu pekerja yang terkena PHK di masa pandemi Covid-19 tak terganggu dengan munculnya kritikan tersebut.

"Pemerintah tetap bekerja keras untuk mengatasi dampak ekonomi dari Covid-19," ujar Donny.

Baca juga: Tanggapi Politisi PDI-P soal Kartu Prakerja, Ketua DPP Golkar: Tak perlu Curiga Berlebihan

"Pemerintah akan memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya. Supaya ada pemahaman yang sama sehingga kita bisa segera meringankan kesulitan mereka yang terdampak akibat PHK dengan Kartu Prakerja ini," lanjut dia.

Untuk diketahui, sejumlah anggota Komisi III DPR menyampaikan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam program Kartu Prakerja.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4/2020), tak sedikit politisi dari partai koalisi pendukung pemerintah maupun oposisi yang khawatir terdapat penyelewengan dalam program pelatihan online dengan anggaran Rp 20 Triliun tersebut.

Baca juga: Tak Tersentuh Bansos dan Ditolak Kartu Prakerja, Buruh Bingung Pikirkan Nasib Keluarga

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta KPK untuk mengawasi lebih ketat program yang diinisiasi oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Kami ingin lebih detail soal Kartu Prakerja, tadi kurang detail. Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman.

Pengawasan tersebut, kata dia, bisa dimulai dari proses pengadaan jasa pelatihan dengan tarif harga yang tinggi.

"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp 600.000, di YouTube itu gratis," ujarnya.

Baca juga: Riset Indef: Kartu Prakerja Dapat Sentimen Negatif di Twitter

Oleh karenanya, Habiburokhman mendorong KPK untuk mengejar pihak-pihak yang "bermain" dalam anggaran Kartu Prakerja.

"Itu dikejar pak, ini kita geregetan Pak, kita ingin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan," kata dia.

Senada dengan Habiburokhman, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan meminta KPK mengusut terpilihnya delapan platform digital tanpa tender dalam program Kartu Prakerja.

"Namun, bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya?" kata Arteria.