Kompas.com - 01/05/2020, 07:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Kepolisian (Kompolnas) meminta sistem pengamanan gudang senjata diperketat.

Hal itu disampaikan terkait pencurian tujuh senjata api yang dilakukan dua anggota kepolisian di gudang logistik Ditsamapta Polda Kepulauan Bangka Belitung.

“Agar kejadian ini tidak terulang, sistem pengamanan gudang logistik, khususnya gudang senjata, perlu diperketat dan dipasang alat pemantau yang lebih canggih,” kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Diketahui, selain pencurian yang dilakukan dua anggota kepolisian, pembelinya juga merupakan polisi.

Baca juga: 7 Senjata Api Raib hingga Dijual Rp 15 Juta, Fakta Polisi Bobol Gudang Logistik di Babel

Kompolnas pun mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Anggota kepolisian seharusnya menjaga barang milik negara.

Dengan melakukan tindakan tersebut, Poengky menilai para pelaku telah mengkhianati institusi serta berpotensi membahayakan negara dan masyarakat.

Maka dari itu, ia meminta agar pelaku diberi hukuman yang berat, baik berupa sanksi etik dan pidana.

“Penjual dan pembeli dijerat KUHP dan UU Darurat. Ancaman hukumnya berat. Hukuman yang berat kepada para pelaku diharapkan dapat membuat efek jera,” tuturnya.

Baca juga: Ini Dugaan Penyebab 2 Oknum Polisi Polda Babel Curi 7 Pistol

Menurutnya, sanksi etik yang tepat adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Lebih lanjut, Poengky menilai, para petugas yang bertugas menjaga gudang tersebut juga perlu diperiksa.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Nasional
Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Nasional
Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

Nasional
Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

Nasional
Karangan Bunga 'Save Polri' Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Karangan Bunga "Save Polri" Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Nasional
Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

Nasional
Langkah Bharada E Ajukan 'Justice Collaborator' Dinilai Cerdas

Langkah Bharada E Ajukan "Justice Collaborator" Dinilai Cerdas

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Nasional
Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Nasional
KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

Nasional
Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Nasional
Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Nasional
Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.