Ketua MPR Minta Pemerintah Tunda Masuknya 500 TKA Asal China

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menunda kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) dari China yang akan bekerja di Konawe, Sulawesi Tenggara dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Ia mengatakan hal itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menutup arus masuknya warga negara asing (WNA) dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Baca juga: Kemenaker Sebut Kedatangan 500 TKA China ke RI Tak Dalam Waktu Dekat

"Ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19, mengingat kewenangan kedatangan TKA berada di pusat," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020).

Selain itu, ia meyakini kedatangan 500 TKA dari China itu juga akan menimbulkan keresahan masyarakat.

Karenanya, ia meminta pemerintah pusat segera meminta pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengawasi pintu masuk perbatasan, khususnya perusahaan modal asing di wilayah mereka yang mempekerjakan TKA.

Hal itu bertujuan agar perusahaan tidak melakukan pelanggaran dengan mendatangkan TKA tersebut di tengah adanya larangan masuknya WNA ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

"Kami juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memiliki langkah konkret dan komitmen bersama dalam membatasi pergerakan orang selama masa pandemi Covid-19, guna memutus rantai penyebaran Covid-19," lanjut dia.

Sebelumnya Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang rencananya masuk mulai pekan ini secara bertahap

Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Baca juga: Ada 500 TKA China Akan Masuk Sultra, Gubernur dan DPRD Menolak

Diakuinya, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra.

Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

"Setelah saya mengetahui informasi itu, langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Danrem, Kapolda, Imigrasi. Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukkan kembali 500 TKA asal China,” ungkap Ali Mazi di rumah jabatan gubernur awal pekan ini.