Kompas.com - 30/04/2020, 17:15 WIB
Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariJuru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa KPK memiliki keleluasaan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait dana penanganan Covid-19.

Menurut Habiburokhman, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, tak menghalangi KPK melakukan pengusutan dan penindakan.

"Saya sudah baca bolak-balik Perppu tersebut. Saya pikir tidak ada halangan sama sekali bagi KPK untuk mengusut korupsi dana terkait program lawan Covid-19," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Banyak Pasal Bermasalah, Uji Materi Perppu 1/2020 Dinilai Sudah Tepat

Anggota Komisi III DPR itu menilai, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dalam perppu itu tidak serta merta memberikan impunitas bagi pengambil/pelaksana kebijakan.

Habiburokhman mengatakan, impunitas yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terletak pada kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.

"Harus dimaknai bahwa yang imun itu kebijakan, bukan perilaku atau perbuatan korup. Jadi, kalau ada yang melakukan penyimpangan tetap bisa diusut sebagaimana ditegaskan pimpinan KPK," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal 27 ayat (1) diketahui berbunyi, "Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara".

Baca juga: Arteria Dahlan Minta KPK Cermati Perppu Covid-19

Kemudian, lanjut Habiburokhman, Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa pengambil/pelaksana kebijakan tak bisa dituntut jika berlandaskan pada itikad baik.

Menurut dia, tindak pidana korupsi tidak termasuk iktikad baik sebagaimana yang tertuang di Perppu 1/2020.

"Bahwa penyelenggara negara tersebut tidak bisa dituntut hanya jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Habiburokhman.

Bunyi Pasal 27 ayat (2), yaitu "Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan".

Baca juga: Perppu 1/2020 Dicurigai sebagai Agenda Pemerintah Mudahkan Utang dari Luar Negeri

Diberitakan, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bencana.

Hal ini disampaikan Firli dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Agenda rapat yaitu membahas langkah KPK terhadap pengawasan anggaran penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

"Bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana tidak ada pilihan lain, yaitu menegakkan hukum tuntutan pidana mati," kata Firli.

Ia menegaskan, KPK akan bertindak tegas dan keras terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam situasi wabah Covid-19.

Baca juga: Sri Mulyani: Jika Ada yang Persepsikan Perppu Tak Transparan, Saya Menolak Sangat Keras!

Apalagi, wabah yang disebabkan virus corona itu kini telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional non-alam.

"KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutama dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana," ucapnya.

"Kenapa? Karena salus populi suprema lex esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi," tegas Firli.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab Pramono Anung Pimpin Upacara Persemayaman Jenazah Sudi Silalahi

Seskab Pramono Anung Pimpin Upacara Persemayaman Jenazah Sudi Silalahi

Nasional
Kapolres Nunukan yang Pukuli Anak Buah Dinilai Perlu Disanksi Berat

Kapolres Nunukan yang Pukuli Anak Buah Dinilai Perlu Disanksi Berat

Nasional
Menlu Retno Pastikan Pemerintah Bakal Terus Kerja Keras Tangani Covid-19

Menlu Retno Pastikan Pemerintah Bakal Terus Kerja Keras Tangani Covid-19

Nasional
Wapres: Badan Publik Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

Wapres: Badan Publik Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

Nasional
Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari, Ini Beda Karantina dan Isolasi

Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari, Ini Beda Karantina dan Isolasi

Nasional
Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Nasional
Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasilan Suaminya sebagai Bupati

Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasilan Suaminya sebagai Bupati

Nasional
Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Nasional
Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Nasional
Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Anak Muda, Mau Sampaikan Aspirasi ke DPR? Berikut Caranya

Anak Muda, Mau Sampaikan Aspirasi ke DPR? Berikut Caranya

Nasional
Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I: Pukulan Telak

Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I: Pukulan Telak

Nasional
Jokowi, Ma'ruf, hingga Prabowo Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sudi Silalahi

Jokowi, Ma'ruf, hingga Prabowo Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sudi Silalahi

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola dan Atur Libur Nataru, Jangan Ada Kerumunan

Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola dan Atur Libur Nataru, Jangan Ada Kerumunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.