Kompas.com - 30/04/2020, 15:48 WIB
Sejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3/2020). Dalam aksinya mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh. ANTARA FOTO/ARNAS PADDASejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3/2020). Dalam aksinya mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, meskipun Presiden Joko Widodo menunda pembahas klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, serikat buruh akan tetap menyuarakan penolakan atas RUU Cipta Kerja.

Said  Iqbal mengatakan, penolakan tersebut akan disampaikan dalam kampanye secara virtual dalam memperingati hari buruh internasional atau May Day pada Jumat(1/5/2020).

"Langkah berikutnya, kami memohon presiden men-drop klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja," kata Said dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Asosiasi Serikat Pekerja Minta Jokowi Cabut Seluruh RUU Cipta Kerja

Setelah klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, lanjut Said, pemerintah diminta membuat draf baru klaster tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Yaitu dengan membentuk Tim Perumus draft baru klaster ketenagakerjaan terdiri dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, pemerintah dalam bentuk Keppres," ujarnya.

Di samping itu, Said mengatakan, dalam kampanye secara virtual, serikat buruh akan menyuarakan "Stop PHK" dan mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Perusahaan yang melakukan PHK harus diaudit oleh akuntan publik. Untuk melihat apakah benar-benar rugi atau menjadikan alasan pandemi untuk memecat buruh," ucapnya.

Baca juga: Guru Besar Hukum Tata Negara: Pembahasan RUU Cipta Kerja Harus Ditunda Seluruhnya

Lebih lanjut, Said mengatakan, saat ini, masih banyak perusahaan di sejumlah daerah yang memperkerjakan buruh di tengah pandemi Covid-19.

Padahal, daerah-daerah tersebut sudah ditetapkan pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Oleh karena itu, KSPI mendesak agar perusahaan segera meliburkan buruh dengan tetap membayar upah dan THR penuh, agar daya beli buruh dan masyarakat tetap terjaga, jangan THR dibayar mencicil," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Nasional
Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Nasional
Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program 'Kita Jaga Kiai'

Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program "Kita Jaga Kiai"

Nasional
Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Nasional
PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

Nasional
Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Nasional
Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Nasional
Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berpengaruh Dukung Tumbuh Kembang Anak

Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berpengaruh Dukung Tumbuh Kembang Anak

Nasional
PPATK Luncurkan Platform Pertukaran Informasi Cegah Pendanaan Terorisme

PPATK Luncurkan Platform Pertukaran Informasi Cegah Pendanaan Terorisme

Nasional
Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Nasional
Wapres: Tingkatkan  Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Wapres: Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Nasional
Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Nasional
Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Nasional
Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X