Kompas.com - 30/04/2020, 14:20 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui masih ada berbagai kekurangan di sektor kesehatan di Indonesia. Hal itu terlihat saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

Beberapa di antaranya ialah pemenuhan kebutuhan 95 persen alat kesehatan serta bahan baku obat masih impor dan juga rendahnya rasio jumlah tempat tidur di rumah sakit dibanding total penduduk.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) melalui konferensi video, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Pengusaha Dapat Stimulus Tapi Tetap PHK Karyawan

"Sebagai contoh apa yang terjadi di sektor kesehatan, industri farmasi. Bahan baku obat saat ini kita masih impor, 95 persen masih impor. Alat-alat kesehatan ada tidak?" ujar Jokowi.

"Rasio tempat tidur berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia juga memiliki rasio masih kecil. 1,2 per 1.000 artinya hanya tersedia 1,2 tempat tidur bagi 1.000 penduduk. Dibanding negara lain Indonesia juga masih kalah," lanjut Jokowi.

Karenanya, mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta momen pandemi Covid-19 menjadi reformasi penguatan sistem kesehatan nasional.

Kepala Negara meminta seluruh jajarannya memetakan potensi yang dimiliki Indonesia untuk memprodiksi bahan baku obat dan alat kesehatan.

Jokowi tak ingin seluruh bahan baku obat dan alat kesehatan terus-menerus diimpor.

Baca juga: Jokowi: Stimulus Ekonomi Harus Jangkau Tukang Gorengan hingga PKL

"Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa yang dari negara lain? Sekarang kelihatan semua. Lalu bagaimana dengan tenaga medis? Rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini?" tutur Jokowi.

"Dalam situasi seperti ini kita bisa melihat dan menghitung lagi berbagai potensi di dalam negeri yang kita miliki yang belum kita kelola maksimal, yang belum kita bangun dan kita manfaatkan secara baik," lanjut dia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meyakini Indonesia akan pulih dan bangkit dari krisis virus corona yang menyebabkan wabah Covid-19 pada 2021.

Baca juga: Jokowi Optimistis 2021 Tahun Pemulihan dari Covid-19

"Saya optimistis, tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan, dan tahun rebound," kata Jokowi.

Untuk itu, lanjut Jokowi, dibutuhkan kecepatan untuk mengambil dan menjalankan kebijakan untuk memitigasi berbagai dampak yang muncul akibat wabah Covid-19.

Presiden menambahkan, situasi pandemik saat ini juga menjadi momen bersama untuk mereformasi ulang kebijakan di berbagai sektor.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X