Kompas.com - 30/04/2020, 13:38 WIB
Kendaraan pemudik dari arah Jakarta melewati jalan tol cikopo palimanan di Jawa Barat, Minggu (2/6/2019). Sistem satu arah atau one way mulai diterapkan di jalan tol Jakarta-Cikampek hingga tol Batang-Semarang di Jawa Tengah pada H-6 Lebaran 2019, Kamis (30/5). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan pemudik dari arah Jakarta melewati jalan tol cikopo palimanan di Jawa Barat, Minggu (2/6/2019). Sistem satu arah atau one way mulai diterapkan di jalan tol Jakarta-Cikampek hingga tol Batang-Semarang di Jawa Tengah pada H-6 Lebaran 2019, Kamis (30/5).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kendaraan yang diminta putar balik karena nekat ingin mudik menyentuh angka tertingi pada hari keenam Operasi Ketupat 2020 atau pada Rabu (29/4/2020) kemarin.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat, 3.081 kendaraan yang diinstruksikan untuk berputar arah.

“Hari pertama (Operasi Ketupat) 2.709 kendaraan, hari kedua 2.332 kendaraan, hari ketiga 1.814 kendaraan, hari keempat 2.538 kendaraan, hari kelima 2.765 kendaraan, dan hari keenam 3.081 kendaraan,” kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benyamin ketika dikonfirmasi, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Nekat Mudik, Sanksi Teguran Lisan sampai Pemberhentian Menanti ASN

Dari total 3.081 kendaraan yang dipulangkan pada Rabu kemarin, didominasi oleh kendaraan pribadi sebanyak 1.517 kendaraan.

Kemudian, 956 kendaraan umum serta 608 sepeda motor.

Jika dilihat dari sebaran wilayah, mayoritas kendaraan yang diminta putar balik saat ingin keluar wilayah Jabodetabek dengan total 1.097 kendaraan.

Berikutnya, sebanyak 665 kendaraan yang masih ingin mudik berada di Jawa Timur. Kemudian, 398 kendaraan ingin mudik dari Banten dan 396 kendaraan dari Jawa Barat.

Daerah lainnya meliputi Lampung, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

“Pada hari keenam Operasi Ketupat, jumlah kendaraan pemudik yang diputar balik di Polda Jawa Tengah 311 kendaraan, Polda Lampung 199 kendaraan, dan Polda DIY 15 kendaraan,” ucap dia. 

Baca juga: ASN Dilarang Mudik dan Cuti Selama Pandemi, Kecuali...

Pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan soal pelarangan mudik. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Pelarangan mudik itu berlaku mulai 24 April pukul 00.00 WIB hingga 31 Mei 2020.

Selama 24 April hingga 7 Mei 2020, masyarakat yang masih nekat mudik hanya akan dikenakan sanksi pemulangan.

Setelah 7 Mei 2020, masyarakat yang melanggar ketentuan mudik tersebut akan terancam penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kita Menang atas Pandemi jika Seluruh Negara Terbebas Covid-19

Satgas: Kita Menang atas Pandemi jika Seluruh Negara Terbebas Covid-19

Nasional
Kriteria Subjek Uji Vaksin Nusantara, Belum Pernah Terpapar Virus Corona dan Divaksinasi

Kriteria Subjek Uji Vaksin Nusantara, Belum Pernah Terpapar Virus Corona dan Divaksinasi

Nasional
'Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua...'

"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Nasional
Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Dunia Naik 9 Persen, Salah Satunya Dipengaruhi Lonjakan di India

Satgas: Kasus Covid-19 Dunia Naik 9 Persen, Salah Satunya Dipengaruhi Lonjakan di India

Nasional
Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Nasional
Satgas: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tetap Berjalan meski Kemenristek Dilebur

Satgas: Pengembangan Vaksin Merah Putih Tetap Berjalan meski Kemenristek Dilebur

Nasional
Merespons Pernyataan Ganjar, Satgas Tegaskan Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei

Merespons Pernyataan Ganjar, Satgas Tegaskan Larangan Mudik Berlaku 6-17 Mei

Nasional
KRI Tanjung Kambani-971 Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

KRI Tanjung Kambani-971 Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

Nasional
Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan | Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD Tak Berkaitan dengan BPOM

[POPULER NASIONAL] Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan | Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD Tak Berkaitan dengan BPOM

Nasional
Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X