Kompas.com - 30/04/2020, 07:38 WIB
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto yang juga juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020). Achmad Yurianto menyampaikan bahwa kondisi dua orang pasien positif virus Corona yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso, keadaannya semakin membaik sedangkan sebanyak 68  kru kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan tidak terjangkit virus usai diperiksa spesimennya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras. Hafidz Mubarak ASekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto yang juga juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020). Achmad Yurianto menyampaikan bahwa kondisi dua orang pasien positif virus Corona yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso, keadaannya semakin membaik sedangkan sebanyak 68 kru kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan tidak terjangkit virus usai diperiksa spesimennya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah tidak membatasi daerah yang masih ingin mengajukan perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Jika masih ada daerah yang ingin mengajukan PSBB, pemerintah tetap memperbolehkan selama mematuhi prosedur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

"Silakan saja, boleh-boleh saja. Sebab, sudah ada aturannya, misalnya diajukan oleh kepala daerah dan sebagainya," ujar Yuri saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Pemerintah: Ada Kemungkinan Daerah Perpanjang Penerapan PSBB

Yuri menegaskan, penularan Covid-19 tidak mengenal musim.

Kondisi penularan di satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda.

"Ini bukan musim bulanan. Ini musim penyakit. Kalau penyakitnya tinggi ya terserah penyakitnya mau datang bulan apa, sehingga tidak ada batasan (daerah mengajukan PSBB)," tambah dia.

Sebagaimana diketahui, permohonan penetapan aturan PSBB dapat diajukan oleh gubernur/bupati/wali Kota dalam lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Sedangkan lingkup satu kabupaten/kota, permohonan dapat diajukan oleh bupati atau wali kota.

Baca juga: UPDATE 29 April: 9.771 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.391 Pasien Sembuh

Adapun suatu wilayah dapat menetapkan PSBB jika memenuhi dua kriteria, yaitu:

1. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Sementara itu, dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Selasa (28/4/2020), Yurianto mengungkapkan ada dua provinsi dan 22 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB.

Beberapa daerah yang dimaksud antara lain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Barat, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Depok, dan Kota Tegal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Nasional
Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Nasional
Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Nasional
Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X