Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walhi Sebut Rencana Jokowi Buka Lahan Baru Berpotensi Lahirkan Konflik Agraria

Kompas.com - 30/04/2020, 05:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai upaya Presiden Joko Widodo membuka lahan persawahan baru guna mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 berpotensi melahirkan konflik agraria.

"Kalau misalnya dia mengundang investasi untuk menyiapkan lahan-lahan barunya, pasti akan melahirkan konflik agraria baru," ujar Manager Kajian Kebijakan Walhi Even Sembiring saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, Jokowi Perintahkan BUMN Buka Lahan Baru

Even menyatakan, langkah Jokowi dapat dianggap blunder apabila ingin memperkuat ketahanan pangan dengan membuka lahan baru.

Seharusnya, upaya yang dilakukan Jokowi adalah memberikan perlindungan terhadap petani sebagai garda terdepan dalam memperkuat kebutuhan pangan.

Sementara, Even menilai, langkah Jokowi selama ini bertolakbelakang dengan hal tersebut.

Pasalnya, Jokowi telah melakukan industrialisasi lahan yang mengakibatkan kelompok petani kehilangan tanahnya.

"Tani-tani ini banyak yang digusur untuk kepentingan kelapa sawit dan kepentingan industri batu bara," tegas Even.

Baca juga: Walhi Nilai Rencana Jokowi Buka Lahan Baru Dalih Eksploitasi Lingkungan

Even menyebut Jokowi tak bisa memaksakan diri untuk memperkuat ketahanan pangan dengan cara yang sama dengan pemerintah di rezim Orde Baru (Orba) lewat proyek "Lahan Gambut Sejuta Hektar".

Menurutnya, apabila ingin membuka lahan, seharusnya Jokowi melakukan kajian terlebih dulu seperti memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Hal itu dilakukan supaya pembukaan lahan baru tidak sia-sia apabila nyatanya lokasi tersebut tak cocok.

"Jangan sampai (pembukaan lahan baru) 300 ribu hektar ini cuma akal-akalan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi dia tetap mengundang investasi untuk merampas tanah rakyat," tegas Even.

Baca juga: Jokowi Disarankan Bentuk Badan Kedaulatan Pangan untuk Hadapi Skenario Terburuk Corona

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan persawahan baru demi mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi virus corona Covid-19.

"Lahan basah dan lahan gambut di Kalimantan Tengah lebih dari 900 ribu hektar. Sudah siap 300 ribu ha," kata Airlangga usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa (28/4/2020).

"Juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200 ribu hektar," sambung dia.

Baca juga: Jokowi: Kementerian, Pemda, dan BUMN Harus Jadi Penyangga UMKM

Airlangga menambahkan, saat ini sudah dibuat perencanaan agar lahan tersebut bisa ditanami padi.

Walaupun BMKG memperkirakan ancaman kekeringan tidak akan terjadi pada tahun ini, antisipasi perlu disiapkan.

"Tetap kami monitor apakah ada tantangan alam seperti kekeringan atau hama 5 tahunan di semester 2 nanti," ujarnya.

Pembukaan lahan ini sejalan dengan Indonesia yang mulai mengalami defisit bahan pokok di tengah pandemi corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com