Koalisi Masyarakat Sipil Usulkan Pilkada Ditunda September 2021

Kompas.com - 29/04/2020, 18:30 WIB
Ilustrasi pilkada KOMPAS/TOTO SIHONOIlustrasi pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perludem, Netgrit, Pusako, dan Rumah Kebangsaan meminta para pemangku kepentingan mempertimbangkan ulang rencana pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada 9 Desember 2020.

Hal ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih mewabah.

Seperti diketahui, pemungutan suara Pilkada 2020 yang sedianya digelar 23 September, ditunda hingga 9 Desember akibat wabah tersebut.

"Mohon dipertimbangkan lagi oleh pembentuk undang-undang dan pelaksanaan pemilu untuk melaksanakannya," kata Peneliti Pusako Universitas Andalas Charles Simabura dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Anggaran Pilkada 2020 Diminta Tak Berubah Meski Pelaksanaannya Ditunda

Charles mengatakan, apabila Pilkada akan tetap diselenggarakan tahun ini, pemerintah harus punya landasan hukum yang kuat mengenai penyelenggaraan pilkada di situasi darurat.

Pasalnya, jika hari pencoblosan digelar Desember, maka semestinya penyelenggara pemilu harus memulai tahapan pra pencoblosan bulan Juni mendatang.

Pada waktu tersebut, belum dapat dipastikan pandemi Covid-19 telah usai.

Padahal, sejauh ini tidak ada payung hukum yang melegitimasi bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan di situasi darurat bencana.

"Kalau mau dipaksakan dalam kondisi darurat tidak cukup kuat peraturan KPU untuk menampung mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kondisi darurat," ujar Charles.

Baca juga: Pilkada Serentak Jabar Ditunda, Kemungkinan Terselenggara Desember 2020

Koalisi masyarakat sipil pun mendorong pemangku kepentingan untuk menunda hari pemungutan suara Pilkada hingga September 2021.

Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Nasional
Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Nasional
Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Politisi Nasdem: Ahok Punya Wewenang di Pertamina, Harusnya Selesaikan Masalah di Internal

Nasional
Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Meski Catat Rekor Harian Tinggi, Epidemiologi Sebut Indonesia Belum Capai Puncak Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X