KILAS

Ini 5 Langkah Pemerintah Dorong Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

Kompas.com - 29/04/2020, 16:57 WIB
Menteri Tjahjo Kumolo saat membuka PKN Tingkat I Angkatan XLV melalui teleconference Dok. Lembaga Administrasi NegaraMenteri Tjahjo Kumolo saat membuka PKN Tingkat I Angkatan XLV melalui teleconference

KOMPAS.com – Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terus berupaya mendorong profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).

Upaya itu diwujudkan melalui lima langkah, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, pemangkasan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Lima langkah itu ditempuh agar birokrasi menjadi lebih dinamis dan profesional,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya.

Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV melalui teleconference, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: LAN Minta Analis Kebijakan Ambil Peran dalam Penanggulangan Covid-19

Menurut Tjahjo, reformasi birokrasi yang menjadi salah satu fokus perhatian, meliputi reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

Kemudian untuk penyerderhaan birokrasi, sambung dia, langkah itu dilakukan guna meningkatkan efektivitas pemerintah.

“Serta percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik,” imbuh Menteri PANRB.

Ia melanjutkan, pemangkasan birokrasi juga akan mengubah pola pikir yang semula berorientasi pada jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.Pihaknya pun kini tengah fokus menata kelembagaan dan proses bisnis di setiap instansi.

Baca juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo Ingatkan Ada Sanksi untuk PNS yang Nekat Mudik

“Dalam rangka penerapan manajemen ASN, kami juga mendorong bagaimana penerapan Manajemen Talenta dan Sistem Merit,” kata Tjahjo.

Menurut dia, kedua aspek tersebut penting untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Nasional
14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

Nasional
Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Nasional
Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Nasional
Orang Miskin Dilarang Sakit Tak Lagi Relevan Berkat JKN-KIS

Orang Miskin Dilarang Sakit Tak Lagi Relevan Berkat JKN-KIS

BrandzView
Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Masih Kerap Terjadi

Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM Masih Kerap Terjadi

Nasional
Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Diduga Korupsi Terkait Pembangunan Rumah Sakit

Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK, Diduga Korupsi Terkait Pembangunan Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X