Pengacara Minta Romahurmuziy Dibebaskan, KPK Sebut Penahanan Wewenang MA

Kompas.com - 29/04/2020, 16:25 WIB
Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy menyimak keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/12/2019). Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang meringankan untuk terdakwa. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
  *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRATerdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy menyimak keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/12/2019). Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang meringankan untuk terdakwa. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyerahkan penahanan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy ke Mahkamah Agung ( MA).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penahanan Romy telah menjadi wewenang MA setelah KPK mengajukan kasasi atas perkara yang menyeret Romy sebagai terdakwa.

"Dengan demikian terkait penahanan Terdakwa, setelah JPU menyatakan Kasasi, KPK tentu sepenuhnya menyerahkan kewenangan tersebut kepada MA untuk kebutuhan kelanjutan penahanan," kata Ali kepada wartawan, Selasa (29/4/2020).

Baca juga: Hukuman Romahurmuziy Dipotong di Tingkat Banding, KPK Ajukan Kasasi

Ali menuturkan, ketentuan itu diatur dalam Pasal 253 ayat (4) KUHAP yang menyatakan, "wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi".

Hal ini disampaikan Ali menanggapi permintaan kuasa hukum Romy, Maqdir Ismail, agar KPK melepas Romy dari tahanan.

Alasannya, masa penahanan Romy telah habis bila merujuk pada putusan di tingkat banding.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menambahkan, pihaknya masih menunggu penetapan penahanan dari majelis hakim agung yang menangani perkara tersebut.

"Kalau hari ini tidak ada, tentu KPK akan mengeluarkan terdakwanya dari tahanan," ujar Nawawi.

Sebelumnya, Maqdir tidak mempermasalahkan kasasi yang diajukan KPK.

Namun, Maqdir meminta agar masa penahanan kliennya itu tidak diperpanjang seiring pengajuan kasasi oleh KPK.

Baca juga: KPK Ajukan Kasasi, Kuasa Hukum Minta Romahurmuziy Tak Ditahan

"Ya enggak ada masalah mereka ajukan kasasi. Kami juga sedang bersiap ajukan kasasi. Hanya saja, yang kami tidak mau kalau dengan alasan ada kasasi, maka penahanan diperpanjang," kata Maqdir kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).

Menurut Maqdir, KPK semestinya mengakhiri masa hukuman Romy terlebih dahulu dengan mengeluarkannya dari tahanan.

Seperti diketahui, berdasarkan putusan banding Romy dihukum satu tahun penjara. Maqdir mengatakan, masa penahanan satu tahun tersebut habis pada Selasa (28/4/2020) kemarin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X