Di RDP, Politisi PKB dan Demokrat Minta KPK Awasi Program Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Anggota Komisi III meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan terhadap program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencurigai akan ada kecurangan dalam program pelatihan berbasis online tersebut.

"Kartu Prakerja sederhana Pak, karena ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui, saya pernah telepon penanggung jawab di PMO (Project Management Office), tolong diaudit pak. Ini ada ruang gelap," kata Cucun dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Catat, Insentif Cair 5 Hari Setelah Selesai Pelatihan Kartu Prakerja

Cucun juga menyarankan anggaran untuk program Kartu Prakerja tersebut dialihkan guna menambah bantuan langsung kepada masyarakat.

"Ada rekomendasi seperti apa Kartu Prakerja ini pelatihannya Rp 1 juta untuk satu orang ini bisa digeser untuk social safety atau yang lainnya yang penting rakyat bisa makan," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, hingga saat ini, belum ada laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam program Kartu Prakerja.

Namun, menurut dia, KPK tetap harus fokus mengawasi program tersebut secara detail.

"Saya kira KPK concern mengawasi ini, sebab ini betul-betul menjadi rawan, silakan KPK bekerja untuk ini," kata Hinca.

Lebih lanjut, Hinca juga mempertanyakan, tidak ada proses tender maupun penunjukan dari pihak pemerintah kepada delapan platform digital dalam Kartu Prakerja.

"Apalagi kemarin KSP mengumumkan delapan mitra kerja dalam progran itu tidak pakai tender, menurut kita, potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi virus corona.

Baca juga: Gojek dan Traveloka Tolak Jadi Mitra Kartu Prakerja, Mengapa?

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja.