Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Penanganan Covid-19, Dubes RI: Jangan Bandingkan Indonesia dengan Negara Lain

Kompas.com - 29/04/2020, 06:08 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta besar (Dubes) Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun meminta masyarakat tidak membandingkan penanganan virus corona di Indonesia dengan negara lain, seperti China, yang kini mulai berangsur membaik.

"Satu yang mungkin perlu kami sampaikan, jangan bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain karena Indonesia kondisinya beda, tatanan masyarakatnya beda," ujar Djauhari dalam diskusi online Jakarta Defence Studies, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Wabah Virus Corona di China Mereda, 1.700 WNI Masih Bertahan

Djauhari menyebut Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan tepat dengan mendorong masyarakat berdisiplin secara bersama-sama, guna memutus mata rantai penyebaran corona.

Selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Keputusan pemerintah sudah tepat, tinggal kita semua melaksanakan secara disiplin kalau dilakukan secara bersama-sama maka rantai itu bisa kita tutup dan kurvanya bisa landai lagi," kata dia.

Baca juga: Lockdown Dicabut, Warga Hubei Hirup Udara Bebas

Di sisi lain, Djauhari juga memberikan sejumlah catatan atas keberhasilan China meredam penyebaran corona yang tak lepas dari respons penuh pemerintahnya.

Ia mengatakan, penanganan lugas dari pemerintah setempat juga dibuktikan dengan pembangunan rumah sakit darurat.

Selain itu, penanganan Covid-19 juga menjadi prioritas nasional dan Presiden Xi Jinping langsung bergerak dengan membantu tim pengendali Covid-19.

"Ada USD 150 miliar yang dihabiskan untuk ini. Lalu transparansi dan coordinated action dan terakhir itu soal power science dan technology yaitu menyusun obat-obatan, vaksin dan lain-lain," kata Djauhari.

Baca juga: Meski Lockdown Dicabut, Penduduk Hubei Belum Bebas Sepenuhnya

Diberitakan, pada Rabu (25/03/2020), di provinsi Hubei, China, pemerintah setempat mulai membebaskan 60 juta warganya dari lockdown akibat penyebaran wabah virus corona yang berpusat di Wuhan, Hubei, China.

Hal itu menyiratkan tanda bahwa pemerintah China mulai percaya diri dalam tindakan mereka mengatasi wabah virus corona.

Ibu kota provinsi Hubei, kota Wuhan adalah kota paling terdampak. Untuk itu, kota tersebut masih ditutup dan baru akan dibuka pada 8 April mendatang. Meski begitu, transportasi publik sudah mulai beroperasional di sana.

Pembukaan terhadap kota yang dikunci adalah sinyal paling baru dari pemerintah China yang telah 'menjinakkan' wabah virus corona.

Di seluruh Eropa dan AS, kasus infeksi baru terus meningkat, persediaan medis hampir habis dan banyak rumah sakit kewalahan.

Pejabat pemerintah di seluruh dunia juga memerintahkan warganya untuk tinggal di rumah, seperti halnya China terhadap Hubei di awal wabah merebak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com