Dewas Soroti Bidang Penindakan KPK, ICW: Harusnya Pimpinan KPK Ditegur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) sependapat dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyoroti sektor penindakan KPK pada era kepemimpinan Firli Bahuri.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Dewan Pengawas KPK pun seharusnya memberi teguran kepada pimpinan KPK karena kinerja yang tak memuaskan.

"Dewan Pengawas harusnya dapat memberikan teguran, bahkan sanksi, kepada Pimpinan KPK karena gagal membawa institusi antirasuah ini menjadi yang lebih baik di mata masyarakat," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Evaluasi Pimpinan KPK, Dewas Sebut Mayoritas Masalah Berasal dari Bidang Penindakan

Menurut ICW, memang ada sejumlah kontroversi yang harus disoroti oleh Dewan Pengawas KPK. Salah satunya terkait operasi tangkap tangan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Beberapa di antaranya adalah kegagalan menyegel kantor DPP PDI-P, kantor DPP PDI-P yang tak kunjung digeledah, hingga kesimpangsiuran keberadaan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Kurnia mengatakan, niat dari pimpinan KPK untuk segera menangkap para buronan pun menjadi penting untuk dievaluasi oleh Dewan Pengawas.

"Sejak Harun Masiku dan Nurhadi melarikan diri sampai hari ini sudah terlalu lama. Publik khawatir KPK memang tidak berniat untuk menangkap keduanya," kata Kurnia.

Baca juga: Saat Proses Seleksi Jabatan Era Firli Disorot Eks Pimpinan KPK

Di samping itu, kata Kurnia, KPK era Firli belum menyentuh kasus-kasus besar seperti BLBI, bailout Bank Century, dan pengadaan e-KTP.

Kurnia menambahkan, beberapa hal yang juga harus disoroti oleh Dewan Pengawas adalah pemulangan Kompol Rossa ke Polri serta seleksi jabatan struktural yang dinilai tak transparan.

"Sebenarnya publik pun dapat dengan mudah memahami bahwa KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri telah mengalami kemunduran yang luar biasa," kata Kurnia.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggelar rapat koordinasi pengawasan dengan pimpinan KPK, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Kebijakan Pajang Tersangka Dikritik, Ketua KPK: Justru Kita Heran kalau Dipuji

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean mengatakan, ada 18 isu permasalahan dari berbagai kedeputian yang dibahas dan disepakati dalam rapat tersebut.

Tumpak menyebut mayoritas permasalahan yang dibahas merupakan masalah dalam bidang penindakan.

"Poin-poin isu permasalahan yang dibahas mayoritas terkait Kedeputian Penindakan yang bersumber di antaranya dari laporan pengaduan yang masuk ke Dewan Pengawas," ujar Tumpak.