Dewas Soroti Bidang Penindakan KPK, ICW: Harusnya Pimpinan KPK Ditegur

Kompas.com - 28/04/2020, 17:31 WIB
Lima pimpinam KPK periode 2019-2023 berfoto bersama dalam acara sertijab pimpinan KPK, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DLima pimpinam KPK periode 2019-2023 berfoto bersama dalam acara sertijab pimpinan KPK, Jumat (20/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch ( ICW) sependapat dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyoroti sektor penindakan KPK pada era kepemimpinan Firli Bahuri.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Dewan Pengawas KPK pun seharusnya memberi teguran kepada pimpinan KPK karena kinerja yang tak memuaskan.

"Dewan Pengawas harusnya dapat memberikan teguran, bahkan sanksi, kepada Pimpinan KPK karena gagal membawa institusi antirasuah ini menjadi yang lebih baik di mata masyarakat," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Evaluasi Pimpinan KPK, Dewas Sebut Mayoritas Masalah Berasal dari Bidang Penindakan

Menurut ICW, memang ada sejumlah kontroversi yang harus disoroti oleh Dewan Pengawas KPK. Salah satunya terkait operasi tangkap tangan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Beberapa di antaranya adalah kegagalan menyegel kantor DPP PDI-P, kantor DPP PDI-P yang tak kunjung digeledah, hingga kesimpangsiuran keberadaan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Kurnia mengatakan, niat dari pimpinan KPK untuk segera menangkap para buronan pun menjadi penting untuk dievaluasi oleh Dewan Pengawas.

"Sejak Harun Masiku dan Nurhadi melarikan diri sampai hari ini sudah terlalu lama. Publik khawatir KPK memang tidak berniat untuk menangkap keduanya," kata Kurnia.

Baca juga: Saat Proses Seleksi Jabatan Era Firli Disorot Eks Pimpinan KPK

Di samping itu, kata Kurnia, KPK era Firli belum menyentuh kasus-kasus besar seperti BLBI, bailout Bank Century, dan pengadaan e-KTP.

Kurnia menambahkan, beberapa hal yang juga harus disoroti oleh Dewan Pengawas adalah pemulangan Kompol Rossa ke Polri serta seleksi jabatan struktural yang dinilai tak transparan.

"Sebenarnya publik pun dapat dengan mudah memahami bahwa KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri telah mengalami kemunduran yang luar biasa," kata Kurnia.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggelar rapat koordinasi pengawasan dengan pimpinan KPK, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Kebijakan Pajang Tersangka Dikritik, Ketua KPK: Justru Kita Heran kalau Dipuji

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean mengatakan, ada 18 isu permasalahan dari berbagai kedeputian yang dibahas dan disepakati dalam rapat tersebut.

Tumpak menyebut mayoritas permasalahan yang dibahas merupakan masalah dalam bidang penindakan.

"Poin-poin isu permasalahan yang dibahas mayoritas terkait Kedeputian Penindakan yang bersumber di antaranya dari laporan pengaduan yang masuk ke Dewan Pengawas," ujar Tumpak.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X