Kebijakan Pajang Tersangka Dikritik, Ketua KPK: Justru Kita Heran kalau Dipuji

Kompas.com - 28/04/2020, 16:21 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (keempat kiri) didampingi Deputi Penindakan Brigjen Pol Karyoto (kedua kiri) dan Jubir KPK Ali Fikri (kanan) menghadirkan kedua tersangka baru hasil pengembangan kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Aries HB (kedua kanan) dan Ramlan Suryadi (ketiga kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/4/2020). KPK menahan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 yang menjerat Bupati Muara Enim Ahmad Yani dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti 35 ribu dollar AS pada 3 September 2019 lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoWakil Ketua KPK Alexander Marwata (keempat kiri) didampingi Deputi Penindakan Brigjen Pol Karyoto (kedua kiri) dan Jubir KPK Ali Fikri (kanan) menghadirkan kedua tersangka baru hasil pengembangan kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Aries HB (kedua kanan) dan Ramlan Suryadi (ketiga kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/4/2020). KPK menahan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 yang menjerat Bupati Muara Enim Ahmad Yani dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti 35 ribu dollar AS pada 3 September 2019 lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri menanggapi santai kritik sejumlah pihak terkait dihadirkannya tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers yang digelar KPK.

Firli mengaku berterima kasih sudah dikritik. Ia justru kaget apabila KPK mendapat pujian ketimbang kritik.

"Kami berterima kasih masih ada yang peduli dan cinta dengan cara mengkritik. Mengkritik kan pekerjaannya, justru kita semua akan heran kalau tiba-tiba memberi pujian," kata Firli kepada Kompas.com, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Ketua KPK Sebut Tersangka Dipajang Saat Konpers untuk Beri Rasa Keadilan

Namun, Firli enggan menanggapi kritik yang menyebut dihadirkannya tersangka dalam konferensi pers terkesan mengikuti kebiasaan yang ada di instansi kepolisian.

Firli hanya kembali menegaskan bahwa para tersangka itu dihadirkan untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat serta menimbulkan efek jera.

"Artinya tidak akan ada pembedaan perlakuan terhadap tersangka korupsi dengan tersangka pada umumnya. Sehingga menghadirkan prinsip equality before the law," kata Firli.

Diberitakan, KPK kini menampilkan para tersangkanya dalam konferensi pers penetapan tersangka seperti konferensi pers di instansi Kepolisian.

Pemajangan tersangka itu dimulai pada Senin (27/4/2020) ketika KPK mengumumkan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi sebagai tersangka.

Kehadiran para tersangka dalam konferensi pers merupakan hal yang tak lazim karena konferensi pers biasanya hanya dihadiri perwakilan KPK yang memberi keterangan kepada awak media.

Dalam konferensi pers tersebut, Aries dan Ramlan tampak berdiri di belakang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri yang memberi keterangan.

Aries dan Ramlan yang telah mengenakan romi tahanan warna oranye khas KPK itu berdiri memunggungi kamera sehingga wajahnya tak terlihat.

Langkah KPK ini dikritik Indonesia Corruption Watch yang menilai hal tersebut tak sesuai dengan kebiasaan KPK selama ini.

Baca juga: Pajang Tersangka Saat Konferensi Pers, ICW: Kebiasaan Lama Firli Dibawa ke KPK

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Firli membawa-bawa kebiasaan di Kepolisian ke KPK dengan menhadirkan tersangka dalam konferensi pers.

"Hal itu dapat dimaklumi, karena toh juga sampai saat ini Firli tidak pernah menyatakan mundur dari institusinya terdahulu (Polri). Jadi, wajar saja kebiasaan-kebiasaan lama yang bersangkutan masih dibawa-bawa ke KPK," kata Kurnia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X