Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Manfaat Keterbukaan Data Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat

Kompas.com - 28/04/2020, 15:15 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto mengatakan, keterbukaan data terkait penanganan Covid-19 memiliki manfaat bagi masyarakat.

Salah satunya, kata dia, keterbukaan data bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi wabah yang disebabkan virus corona itu.

"Jadi sangat sangat bermanfaat sekali. Pertama, bisa mengetahui sebaran-sebaran misalnya, seperti itu," kata Didik dalam video conference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (28/4/2020).

"Sebaran-sebaran itu tentu saja akan memberikan warning kepada masyarakat di daerah," tutur dia.

Baca juga: Kemenkes: Perbedaan Data Covid-19 Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi

Dengan demikian, lanjut Didik, saat mengetahui sebaran kasus masyarakat lebih masif melakukan langkah pencegahan.

"Sehingga dengan data-data itu para masyarakat semua bisa bisa preventif, bisa meningkatkan ketahanan tubuh, dan lain sebagainya seperti itu," ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan data juga berpengaruh bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19.

Serta, bisa dijadikan bahan introspeksi terhadap kebijakan penanganan wabah yang selama ini sudah diterapkan.

"Kita bisa mengikuti mengintrospeksi diri ke belakang 'oh ternyata intervensi yang selama ini dilakukan sudah on the track'," ucap Didik.

Baca juga: Ini Cara Pemerintah Kumpulkan Data Penanganan Covid-19

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk terus terbuka mengenai data terkait wabah Covid-19.

Hal itu diungkapkan langsung oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (27/4/2020).

"Kita diminta untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan pada semua pihak," kata Yurianto.

"Ini sesuai dengan arahan Presiden mengenai keterbukaan data yang diintegrasikan di gugus tugas," ujar dia.

Baca juga: Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data Covid-19

Menurut Yuri, diperlukan kolaborasi dan keterbukaan data yang kuat antar pihak untuk bisa menangani wabah.

Dengan demikian, akan lebih mudah dalam menentukan kebijakan yang pas untuk menangani Covid-19.

Gugus Tugas, tambah Yuri, juga sudah berinisiatif untuk membuat sistem integrasi data yang disebut satu data bersatu melawan Covid-19.

Yuri mengatakan sistem ini sebagai bentuk keterbukaan data terhadap masyarakat.

Data tersebut bisa diakses covid19.go.id, di hotline 119, di Whatsapp Covid-19, di halokemenkes 1500 567, layanan telemedicine, dan televisi TVRI, RRI dan televisi swasta lainnya.

Baca juga: Demi Transparansi, Gugus Tugas Covid-19 Luncurkan Bersatu Lawan Covid

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com