Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/04/2020, 14:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Indonesia Alissa Wahid mengatakan, pemerintah semestinya melakukan pendataan mandiri terkait pendistribusian bantuan sosial bagi warga miskin terdampak wabah virus corona (Covid-19).

Pasalnya, data yang ada pada pemerintah dinilai belum mencakup seluruh warga miskin.

"Tetap harus dilakukan pendataan (penerima bantuan sosial) secara langsung ya, karena database Indonesia masih parsial," ujar Alissa dalam keterangan pers melalui akun Instagram-nya dengan Amnesty Indonesia, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Hindari Konflik, Ridwan Kamil Usul Penyaluran Bansos oleh Kemenko PMK

Apalagi, data pemerintah pusat terkadang berbeda dengan data pemerintah provinsi atau kota/ kabupaten sehingga membutuhkan data terkini.

Salah satu karut marutnya distribusi bansos yang bersumber dari kesimpangsiuran data ini salah satunya disebabkan karena banyak penduduk yang hanya mencari makan di DKI Jakarta, namun berdomisili di luar Ibu Kota.

Padahal, di sisi lain mereka tetap masuk ke kategori orang yang layak mendapat bansos.

"Jadi banyak warga yang posisinya tidak tercatat sebagai warga DKI sehingga dalam kondisi seperti ini, potensinya besar ada kelompok tidak terlayani karena mereka KTP-nya bukan DKI tapi kerja di Jakarta," kata Alissa.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Ini Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah

Di Jakarta, kata Alissa, ada 3,7 juta jiwa warga yang masuk ke dalam kategori layak menerima bantuan pemerintah.

Namun dari jumlah itu, hanya 1,3 juta saja yang merupakan warga ber-KTP DKI sehingga berhak menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

Belum sampai di situ, penyaluran bansos terhadap 1,3 juta warga tersebut pun masih mengalami berbagai kendala.

Baca juga: Indef: Validasi Data Penerima Bansos Harusnya Sejak Awal

"Kami mendapatkan data secara manual dan lebih bertanggungjawab karena relawan yang verifikasi lapangan walaupun masih sedikit dibandingkan 3 juta itu," kata Alissa.

Sejauh ini, pihaknya sudah mengumpulkan uang sebesar Rp 5,4 miliar dari menggalang donasi lewat Gerakan Saling Jaga maupun beberapa donasi lainnya.

Di DKI saja, pihaknya sudah menyalurkan 2.000 paket bantuan yang bentuknya dipilih berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang biasa digunakan untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP).

Termasuk juga standar yang digunakan UNHCR bagi pengungsi bencana alam dalam kondisi gawat darurat.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

"Karena menurut kami, kalau memang mau memastikan situasi ini, membantu sedikit tapi sedikit itu benar-benar bisa full penghidupannya selama satu bulan," kata dia.

Dalam satu paket bantuan yang didistribusikan pihaknya, berisi kebutuhan pokok untuk satu bulan senilai Rp 600.000. Antara lain beras 25 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, tepung terigu 1 kg, garam, kecap, kacang hijau, dan mie instan.

Seluruh bantuan paket itu disalurkan dengan beberapa cara, antara lain menggunakan ojek pangkalan atau relawan GUSDURian secara langsung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com