Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/04/2020, 14:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Indonesia Alissa Wahid mengatakan, pemerintah semestinya melakukan pendataan mandiri terkait pendistribusian bantuan sosial bagi warga miskin terdampak wabah virus corona (Covid-19).

Pasalnya, data yang ada pada pemerintah dinilai belum mencakup seluruh warga miskin.

"Tetap harus dilakukan pendataan (penerima bantuan sosial) secara langsung ya, karena database Indonesia masih parsial," ujar Alissa dalam keterangan pers melalui akun Instagram-nya dengan Amnesty Indonesia, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Hindari Konflik, Ridwan Kamil Usul Penyaluran Bansos oleh Kemenko PMK

Apalagi, data pemerintah pusat terkadang berbeda dengan data pemerintah provinsi atau kota/ kabupaten sehingga membutuhkan data terkini.

Salah satu karut marutnya distribusi bansos yang bersumber dari kesimpangsiuran data ini salah satunya disebabkan karena banyak penduduk yang hanya mencari makan di DKI Jakarta, namun berdomisili di luar Ibu Kota.

Padahal, di sisi lain mereka tetap masuk ke kategori orang yang layak mendapat bansos.

"Jadi banyak warga yang posisinya tidak tercatat sebagai warga DKI sehingga dalam kondisi seperti ini, potensinya besar ada kelompok tidak terlayani karena mereka KTP-nya bukan DKI tapi kerja di Jakarta," kata Alissa.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Ini Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah

Di Jakarta, kata Alissa, ada 3,7 juta jiwa warga yang masuk ke dalam kategori layak menerima bantuan pemerintah.

Namun dari jumlah itu, hanya 1,3 juta saja yang merupakan warga ber-KTP DKI sehingga berhak menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

Belum sampai di situ, penyaluran bansos terhadap 1,3 juta warga tersebut pun masih mengalami berbagai kendala.

Baca juga: Indef: Validasi Data Penerima Bansos Harusnya Sejak Awal

"Kami mendapatkan data secara manual dan lebih bertanggungjawab karena relawan yang verifikasi lapangan walaupun masih sedikit dibandingkan 3 juta itu," kata Alissa.

Sejauh ini, pihaknya sudah mengumpulkan uang sebesar Rp 5,4 miliar dari menggalang donasi lewat Gerakan Saling Jaga maupun beberapa donasi lainnya.

Di DKI saja, pihaknya sudah menyalurkan 2.000 paket bantuan yang bentuknya dipilih berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang biasa digunakan untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP).

Termasuk juga standar yang digunakan UNHCR bagi pengungsi bencana alam dalam kondisi gawat darurat.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

"Karena menurut kami, kalau memang mau memastikan situasi ini, membantu sedikit tapi sedikit itu benar-benar bisa full penghidupannya selama satu bulan," kata dia.

Dalam satu paket bantuan yang didistribusikan pihaknya, berisi kebutuhan pokok untuk satu bulan senilai Rp 600.000. Antara lain beras 25 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, tepung terigu 1 kg, garam, kecap, kacang hijau, dan mie instan.

Seluruh bantuan paket itu disalurkan dengan beberapa cara, antara lain menggunakan ojek pangkalan atau relawan GUSDURian secara langsung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com