Menurut Alissa Wahid, Mestinya Pemerintah Data Ulang Penerima Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Indonesia Alissa Wahid mengatakan, pemerintah semestinya melakukan pendataan mandiri terkait pendistribusian bantuan sosial bagi warga miskin terdampak wabah virus corona (Covid-19).

Pasalnya, data yang ada pada pemerintah dinilai belum mencakup seluruh warga miskin.

"Tetap harus dilakukan pendataan (penerima bantuan sosial) secara langsung ya, karena database Indonesia masih parsial," ujar Alissa dalam keterangan pers melalui akun Instagram-nya dengan Amnesty Indonesia, Selasa (28/4/2020).

Baca juga: Hindari Konflik, Ridwan Kamil Usul Penyaluran Bansos oleh Kemenko PMK

Apalagi, data pemerintah pusat terkadang berbeda dengan data pemerintah provinsi atau kota/ kabupaten sehingga membutuhkan data terkini.

Salah satu karut marutnya distribusi bansos yang bersumber dari kesimpangsiuran data ini salah satunya disebabkan karena banyak penduduk yang hanya mencari makan di DKI Jakarta, namun berdomisili di luar Ibu Kota.

Padahal, di sisi lain mereka tetap masuk ke kategori orang yang layak mendapat bansos.

"Jadi banyak warga yang posisinya tidak tercatat sebagai warga DKI sehingga dalam kondisi seperti ini, potensinya besar ada kelompok tidak terlayani karena mereka KTP-nya bukan DKI tapi kerja di Jakarta," kata Alissa.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Ini Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah

Di Jakarta, kata Alissa, ada 3,7 juta jiwa warga yang masuk ke dalam kategori layak menerima bantuan pemerintah.

Namun dari jumlah itu, hanya 1,3 juta saja yang merupakan warga ber-KTP DKI sehingga berhak menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

Belum sampai di situ, penyaluran bansos terhadap 1,3 juta warga tersebut pun masih mengalami berbagai kendala.

Baca juga: Indef: Validasi Data Penerima Bansos Harusnya Sejak Awal

"Kami mendapatkan data secara manual dan lebih bertanggungjawab karena relawan yang verifikasi lapangan walaupun masih sedikit dibandingkan 3 juta itu," kata Alissa.

Sejauh ini, pihaknya sudah mengumpulkan uang sebesar Rp 5,4 miliar dari menggalang donasi lewat Gerakan Saling Jaga maupun beberapa donasi lainnya.

Di DKI saja, pihaknya sudah menyalurkan 2.000 paket bantuan yang bentuknya dipilih berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang biasa digunakan untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP).

Termasuk juga standar yang digunakan UNHCR bagi pengungsi bencana alam dalam kondisi gawat darurat.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

"Karena menurut kami, kalau memang mau memastikan situasi ini, membantu sedikit tapi sedikit itu benar-benar bisa full penghidupannya selama satu bulan," kata dia.

Dalam satu paket bantuan yang didistribusikan pihaknya, berisi kebutuhan pokok untuk satu bulan senilai Rp 600.000. Antara lain beras 25 kg, minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, tepung terigu 1 kg, garam, kecap, kacang hijau, dan mie instan.

Seluruh bantuan paket itu disalurkan dengan beberapa cara, antara lain menggunakan ojek pangkalan atau relawan GUSDURian secara langsung.